Kompas.com - 05/07/2013, 15:03 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima PM Australia Kevin Rudd di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/7/2013). KOMPAS.COM/Sandro GatraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima PM Australia Kevin Rudd di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/7/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

BOGOR, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia dan Australia berpandangan bahwa masalah penyeludupan manusia ke Australia bukan hanya tanggung jawab Australia dan Indonesia. Semua pihak yang terkait juga harus ikut bertanggung jawab menyelesaikan masalah itu.

"Semua pihak harus ikut bertanggung jawab dan melakukan tindakan konkret. Tidak adil kalau ini hanya dibebankan kepada Indonesia dan Australia," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers seusai pertemuan Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/7/2013).

Pertemuan itu dihadiri jajaran pemerintahan kedua negara. Presiden didampingi para jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Sebelum pertemuan tersebut, Presiden SBY dan PM Australia Kevin Rudd menggelar pertemuan empat mata sekitar satu jam.

Presiden mengatakan, Indonesia dilintasi oleh ribuan imigran dari berbagai negara menuju Australia. Sebagian masuk secara ilegal lantaran luasnya wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Australia, kata Presiden, harus terus mengelola masalah itu.

Untuk menyelesaikan, Kepala Negara berinisiatif mengumpulkan seluruh pemimpin negara asal imigran seperti Afganistan, Iran, dan Myanmar, serta negara transit, seperti Thailand dan Malaysia.

"Kita ingin negara-negara ini duduk bersama dan secara serius mencarikan solusi. Pertemuan yang akan datang sifatnya untuk aksi. Semua harus bertanggung jawab tidak boleh lepas tangan," pungkas SBY.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X