"Ini Tahun Politik, Kelola Anggaran dengan Baik"

Kompas.com - 05/07/2013, 11:20 WIB
Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Rizal Djalil. KOMPAS.com/Sandro GatraAnggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Rizal Djalil.
EditorCaroline Damanik

PONTIANAK, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengelola anggaran dengan baik agar tidak menimbulkan masalah saat audit terhadap laporan keuangan daerah dilaporkan. Menurut BPK, peringatan ini perlu diberikan menjelang perhelatan akbar lima tahunan, tahun depan.

"Ini tahun politik, kami minta semuanya mengelola anggaran dengan baik," kata Anggota VI BPK RI, Rizal Djalil, setelah menyerahkan hasil audit terhadap laporan keuangan Pemprov Kalimantan Barat Tahun 2012 di Gedung DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Kamis (6/5/2013).

Rizal memberikan sejumlah contoh pengelolaan dana yang perlu dikawal dengan baik. Dana aspirasi, misalnya. Dana ini, lanjutnya, dapat digunakan secara tepat dan benar tanpa melakukan intervensi.

Contoh lainnya adalah perjalanan dinas. Dana untuk perjalanan dinas harus digunakan pula sesuai peruntukannya meski digunakan melalui berbagai sistem pembayaran.

"Perjalanan dinas bukan untuk menambah penghasilan, tetapi memberi fasilitas," tuturnya.

Ia juga mengingatkan sekretaris dewan agar dapat mengelola kepentingan DPRD dengan hati-hati. "Jangan sampai menimbulkan masalah ke depan," ungkapnya.

Rizal berharap makin banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang meraih pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sehingga banyak daerah yang meraih peluang pemberian remunerasi.

Baca tentang


    Sumber Antara
    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

    Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

    Nasional
    'Pengakuan' Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

    "Pengakuan" Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

    Nasional
    Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

    Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

    Nasional
    Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

    Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

    Nasional
    Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

    Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

    Nasional
    Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

    Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

    Nasional
    Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

    Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

    Nasional
    Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

    Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Nasional
    PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

    PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

    Nasional
    Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

    Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

    Nasional
    Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

    Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

    Nasional
    Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

    Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

    Nasional
    Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

    Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X