Kompas.com - 04/07/2013, 16:52 WIB
Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski percaya diri mengusung Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, Partai Hanura tetap meminta agar RUU Pilpres bisa direvisi. Hanura meminta agar presidential threshold (PT) yang menjadi ambang batas perolehan suara partai politik bisa mengajukan kandidat capres dihilangkan dalam aturan itu.

“Kami sampaikan padangan sekarang maupun kemarin saat rapat konsultasi dengan pimpinan DPR bahwa jangan ingkari UUD 1945. Capres tanpa ada batasan PT, ini yang kami inginkan,” ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Kamis (4/7/2013).

Sudding menjelaskan bahwa di dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik tanpa ada batasan. Hal ini yang membuat Sudding menilai keberadaan PT tanpa dasar sehingga harus dihapuskan.

“Sikap kami tidak berubah, tetap meminta RUU Pilpres diubah,” kata Sudding.

Dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden yang saat ini tengah direvisi terdapat ketentuan bahwa capres dan cawapres hanya dapat diusung partai politik atau gabungan partai politik dengan suara minimal 20 persen kursi di Parlemen atau 25 persen suara secara nasional. Saat ditanyakan lebih lanjut apakah Hanura tidak optimistis dengan pencalonan Wiranto-Hary Tanoe sehingga meminta PT dihilangkan, Sudding menampiknya.

“Yang namanya partai kalau sudah mengusung capresnya itu tandanya optimis menang. Kami optimis masuk tiga besar,” imbuh anggota Komisi III DPR ini.

Seperti diberitakan, pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo telah mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres yang akan diusung Partai Hanura dalam Pemilihan Presiden 2014. Deklarasi pasangan ini digelar pada Selasa (2/7/2013) lalu, di Hotel Mercure, Jakarta Pusat.

Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menjelaskan, keduanya dipilih karena ada permintaan para kader Hanura dari daerah. Bagi Hanura, Wiranto dan Hary Tanoe cukup ideal, serasi, saling menunjang, serta saling melengkapi.

"Dalam perjalanan, adanya arus keras permintaan dari daerah yang menginginkan agar Pak Wiranto diduetkan dengan Pak HT menjadi pasangan capres-cawapres," ujar Saleh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

Nasional
Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Nasional
Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Nasional
Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Nasional
Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Nasional
Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Nasional
Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Nasional
Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Nasional
Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

Nasional
Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Nasional
PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Nasional
Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Nasional
Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X