Sudah Usung Wiranto-Hary Tanoe, Hanura Tetap Ingin Revisi RUU Pilpres

Kompas.com - 04/07/2013, 16:52 WIB
Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski percaya diri mengusung Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, Partai Hanura tetap meminta agar RUU Pilpres bisa direvisi. Hanura meminta agar presidential threshold (PT) yang menjadi ambang batas perolehan suara partai politik bisa mengajukan kandidat capres dihilangkan dalam aturan itu.

“Kami sampaikan padangan sekarang maupun kemarin saat rapat konsultasi dengan pimpinan DPR bahwa jangan ingkari UUD 1945. Capres tanpa ada batasan PT, ini yang kami inginkan,” ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Kamis (4/7/2013).

Sudding menjelaskan bahwa di dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik tanpa ada batasan. Hal ini yang membuat Sudding menilai keberadaan PT tanpa dasar sehingga harus dihapuskan.

“Sikap kami tidak berubah, tetap meminta RUU Pilpres diubah,” kata Sudding.

Dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden yang saat ini tengah direvisi terdapat ketentuan bahwa capres dan cawapres hanya dapat diusung partai politik atau gabungan partai politik dengan suara minimal 20 persen kursi di Parlemen atau 25 persen suara secara nasional. Saat ditanyakan lebih lanjut apakah Hanura tidak optimistis dengan pencalonan Wiranto-Hary Tanoe sehingga meminta PT dihilangkan, Sudding menampiknya.

“Yang namanya partai kalau sudah mengusung capresnya itu tandanya optimis menang. Kami optimis masuk tiga besar,” imbuh anggota Komisi III DPR ini.

Seperti diberitakan, pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo telah mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres yang akan diusung Partai Hanura dalam Pemilihan Presiden 2014. Deklarasi pasangan ini digelar pada Selasa (2/7/2013) lalu, di Hotel Mercure, Jakarta Pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menjelaskan, keduanya dipilih karena ada permintaan para kader Hanura dari daerah. Bagi Hanura, Wiranto dan Hary Tanoe cukup ideal, serasi, saling menunjang, serta saling melengkapi.

"Dalam perjalanan, adanya arus keras permintaan dari daerah yang menginginkan agar Pak Wiranto diduetkan dengan Pak HT menjadi pasangan capres-cawapres," ujar Saleh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Nasional
MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

Nasional
Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Nasional
Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Nasional
Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Nasional
Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Nasional
Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Nasional
Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Nasional
Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X