Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Kapolri Harus Berani dan Independen

Kompas.com - 04/07/2013, 16:19 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, calon kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo harus berani melakukan perubahan di tubuh Polri dan independen. Calon Kapolri diminta tidak masuk dalam pusaran politik dan kepentingan penguasa negeri ini.

“Kriteria calon kapolri harus punya konsistensi dalam bertindak, independen, berorientasi pada hukum bukan pada kelompok atau orang. Dalam kondisi organisasi diperlukan pemimpin yang betul-betul punya keberanian organisasi secara mendasar,” ujar Bambang saat dihubungi, Kamis (4/7/2013).

Dari sejumlah nama calon Kapolri yang muncul, menurutnya, belum ada yang memenuhi kriteria yang dimaksud. Bambang pesimistis terhadap pemilihan calon kapolri yang ditentukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau dilihat dari calon yang ada saya pesimistis,” ujarnya.

Pergantian Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada tahun ini pun dinilai sarat kepentingan politik. Sebab, pergantian dilakukan sebelum masuknya masa pensisun Timur yakni awal 2014 dan menjelang tahun politik. Presiden nantinya akan menyerahkan nama calon kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. “Saya kurang setuju kalau Presiden. Nanti di DPR pun pilihlah kapolri yang independen, jangan yang nurut,” katanya.

Menurut Bambang, untuk memunculkan pemimpin yang berani itu, kapolri harus didukung jenderal polisi senior lainnya. Mereka harus secara bersama-sama melakukan pengawasan.

Mereka yang berpotensi menjadi calon kapolri yakni masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai kepala Kepolisian daerah. Nama-nama yang beredar sebagai calon kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Untuk jenderal bintang dua, nama yang disebut-sebut berpotensi, yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, dan Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto.

Kemudian mereka yang saat ini menjabat pimpinan daerah, yaitu Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kapolda Bali Irjen Arief Wachyuhadi, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno. Jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com