Didesak Timwas, BPK "Ogah" Ungkap Permintaan Audit dari KPK

Kompas.com - 03/07/2013, 13:40 WIB
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dalam rapat konsultasi dengan Timwas Century, Rabu (3/7/2013). Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dalam rapat konsultasi dengan Timwas Century, Rabu (3/7/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Pengawas Bank Century mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan membuka surat permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk audit kerugian negara dalalam perkara skandal dana talangan (bail out) Century. Namun, pimpinan BPK yang hadir dalam rapat konsultasi dengan Timwas Century, Rabu (3/7/2013), bersikeras tak mau membuka data itu.

"KPK berdasarkan apa sehingga meminta BPK menelusuri kerugian negara? Atas dasar kekuatan melawan hukum apa yang diindikasikan kerugian negara? Kami ingin tahu alasan yang disertakan di dalam surat tersebut," ujar politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, juga mempertanyakan alasan KPK meminta BPK mengusut kerugian negara. "Yang dituduh itu apa? Kalau ke kami, KPK hanya menyebutkan tersangka BM (Budi Mulya) dan SCF (Siti Fadjriyah) secara bersama-sama melakukan penyertaan modal sementara (PMS)," kata Fahri.

Fahri menuding kasus Century ini sengaja diburamkan sehingga tidak bisa diselesaikan. Sebab, Fahri mengaku bingung persoalan perhitungan kerugian negara yang saat ini ditunggu-tunggu KPK untuk melangkah lebih jauh dalam penyelidikan skandal Century.

"Kalau saudara BM ini karena dia terima Rp1miliar dari Robert Tantular yang sebabkan dia jatuh pidana di awal ,sedangkan si SCF itu mengarah kepada lemahnya pengawasan bank. Ini jauh dari FPJP dan PMS. Kalau ternyata dua tersangka ini terkait FPJP dan PMS, yg mau dihitung seperti apa?" imbuh Fahri.

Sementara politisi Golkar, Bambang Soesatyo, menilai pendalaman atas tersangka Budi Mulya ini tidak signifikan. Sebab, kata Bambang, pada audit investigasi BPK tahap I sudah disebutkan banyak aliran dana yang mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke surat kabar Jurnal Nasional.

"BPK harusnya pertanyakan ke KPK kenapa hanya minta Budi Mulya dan Siti? Kan banyak temuan lainnya. Kalau kayak begini, sudahlah kita tunggu saja setelah tahun 2014 karena tidak akan selesai. KPK saat ini harus berhadapan dengan penguasa kini," tukas Bambang pesimistis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Politisi PDI-P, Hendrawan Supraktikno, bahkan tak sabar dan meminta pimpinan rapat untuk menyerahkan seluruh rapat konsultasi Timwas Century dengan KPK. Dengan demikian, BPK dan seluruh penegak hukum bisa bekerja cepat menyelesaikan Century.

Menanggapi segala desakan ini, Ketua BPK Hadi Poernomo tetap tak mau membuka surat tersebut. Menurut Hadi, hal itu adalah kewenangan pihak penyidik.

"Memang sudah ada permintaan perhitungan kerugian negara dalam pemberian FPJP dan pentapan tersangka atas bank century berdampak sistemik. Tetapi kami tidak bisa sampaikan karena sudah menyalahi undang-undang. DPR bisa langsung bertanya ke KPK," ucap Hadi.

Halaman:
Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

    Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

    Nasional
    UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

    UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

    Nasional
    UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

    Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

    Nasional
    UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

    UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

    UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

    Nasional
    Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

    Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

    Nasional
    Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

    Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

    UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

    Nasional
    Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

    Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

    UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

    Nasional
    Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

    Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

    Nasional
    Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

    Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

    Nasional
    Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

    Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.