Wiranto Siap Kembali Diterpa Isu HAM

Kompas.com - 02/07/2013, 16:57 WIB
Wiranto KOMPAS/LUCKY PRANSISKAWiranto
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
— Bakal calon presiden dari Partai Hanura Wiranto mengaku siap kembali berhadapan dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak asasi manusia tahun 1998 ketika menghadapi Pemilu Presiden 2014. Menurut Wiranto, tindakannya sewaktu itu selalu berdasarkan hukum.

"Saya sudah maju sebagai capres dan cawapres dua kali. Setiap saya maju pasti ada isu macam-macam. Tetapi untuk isu pelanggaran HAM, saya berani mempertanggunjawabkan bahwa apa yang saya lakukan di masa lalu selalu berdasarkan hukum dan kebijakan negara," kata Wiranto seusai deklarasi capres-cawapres di Jakarta, Selasa ( 2/7/2013 ).

Partai Hanura menetapkan Wiranto sebagai capres dan Hary Tanoesoedibjo sebagai cawapres. Pada Pilpres 2004, Wiranto menjadi capres berpasangan dengan cawapres Salahudin Wahid. Pilpres 2009, Wiranto maju sebagai cawapres mendampingi capres Jusuf Kalla alias JK.

Ia mempersilakan siapa pun yang mempersoalkan isu pelanggaran HAM untuk menemuinya. Ketua Umum DPP Hanura itu bersedia menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu.

Wiranto juga membantah anggapan dunia internasional mengkaitkan dirinya dengan pelanggaran HAM 1998. Menurut dia, ada beberapa duta besar yang menemuinya. Mereka menyampaikan tidak ada masalah jika dirinya kembali maju dalam Pilpres.

Wiranto malah membanggakan dirinya yang mampu menyelesaikan kerusuhan 1998 ketika menjabat Menhankampangab. Kerusuhan di seluruh wilayah Indonesia, kata dia, dapat diredakan hanya dalam tempo tiga hari.

"Negara kita utuh. Korban memang ada, risiko dari sesuatu kerusuhan. Seperti itu bisa dlihat di negara-negara lain. Tapi mari kita lihat di Mesir, Suriah, Libya, berapa lama mereka bisa menyelesaikan masalah kerusuhan itu?" kata Wiranto.

Ia menambahkan, "Saya tidak ingin pujian. Saya ingin secara jujur kita melihat bagaimana aparat keamanan melakukan tugas dengan ikhlas dan mengantarkan proses perubahan Indonesia melalui proses demokrasi yang baik dan benar, bermartabat, tidak menimbulkan kerusakan di negeri ini. Saya minta hal ini dipahami untuk mengimbangi isu-isu yang tidak jelas yang terus berkembang menjelang kami maju menjadi capres dan cawapres 2014," paparnya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

    KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

    Nasional
    Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

    Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

    Nasional
    Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

    Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

    Nasional
    Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

    Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

    Nasional
    Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

    Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

    Nasional
    Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

    Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

    Nasional
    Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

    Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

    Nasional
    Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

    Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

    Nasional
    Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

    Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

    Nasional
    OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

    OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

    Nasional
    Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

    Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

    Nasional
    Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

    Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

    Nasional
    Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

    Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

    Nasional
    Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

    Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

    Nasional
    Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

    Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X