Caleg yang Tak Mau CV-nya Dipublikasi Bertambah Jadi 189 Orang

Kompas.com - 28/06/2013, 15:15 WIB
Tumpukan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif dari partai politik menunggu diverifikasi petugas Komisi Pemilihan Umum di Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2013). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi 

KOMPAS/LUCKY PRANSISKATumpukan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif dari partai politik menunggu diverifikasi petugas Komisi Pemilihan Umum di Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2013). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Jumlah bakal calon anggota legislatif (caleg) yang tak mau riwayat hidupnya dipublikasi bertambah menjadi 189 orang. Sebelumnya, KPU menyatakan ada 140 orang enggan dipublikasi riwayat hidupnya. 

“Iya, bertambah. Catatan kami ada 189 caleg yang tidak mau memublikasikan daftar riwayat hidupnya,” kata anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, Jumat (28/6/2013).

Ferry menjelaskan, ke-189 caleg yang enggan daftar riwayat hidupnya dipublikasi berasal dari delapan partai politik peserta Pemilu 2014. Kedelapan partai politik itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (5 caleg); PDI Perjuangan (2 caleg); Partai Golkar (6 caleg); Partai Gerindra (15 caleg); Partai Demokrat (2 caleg); Partai Amanat Nasional (1 caleg); Partai Hanura (2 caleg); dan PPP (156 caleg).

“Empat partai lain, PKPI, Nasdem, PBB, dan PKS semua calegnya bersedia memublikasikan daftar riwayat hidupnya,” kata Ferry. 

Namun, ia belum bisa memastikan nama caleg yang enggan memublikasikan daftar riwayat hidupnya akan diumumkan atau tidak.

“Ya nantilah ya diinfokan,” katanya singkat.

Publikasi daftar riwayat hidup diambil oleh KPU berdasarkan persetujuan caleg dalam Formulir Model BB 11. Formulir tersebut merupakan formulir yang berisi daftar riwayat hidup bakal caleg DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

Pada formulir tersebut, setiap caleg wajib mengisi nama dan nomor urut partai politik serta biodata caleg seperti jenis kelamin, alamat tempat tinggal, agama, status perkawinan, riwayat pendidikan, riwayat kursus atau diklat yang pernah dikuti, dan riwayat organisasi. Namun, di dalam formulir tersebut terdapat klausul yang menyatakan apakah caleg yang bersangkutan bersedia daftar riwayat hidupnya dipublikasikan kepada masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam membuat aturan publikasi tersebut, menurut Jeirry, KPU seharusnya tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. Pasalnya, walaupun UU tidak mengatur hal itu, KPU masih dapat merujuk pada peraturan lain seperti pada UU Keterbukaan Informasi Publik.

Sejumlah pihak menilai, KPU tidak tegas dalam membuat aturan yang mewajibkan seorang calon anggota legislatif untuk memublikasikan daftar riwayat hidupnya.

“Persoalannya ada pada peraturan KPU, khususnya dalam formulir caleg. KPU memberi dua opsi kepada para caleg, yaitu apakah mau dipublikasikan CV-nya atau tidak mau,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow.

“KPU lupa bahwa ada UU KIP yang memberi mereka kewenangan untuk bisa memublikasikan data caleg,” katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

    PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

    Nasional
    Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

    Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

    Nasional
    Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

    Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

    Nasional
    KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

    KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

    Nasional
    KPK Dalami Barang Bukti Terkait Pengusulan Dana Insentif Daerah Tabanan

    KPK Dalami Barang Bukti Terkait Pengusulan Dana Insentif Daerah Tabanan

    Nasional
    Bertolak ke Kalbar, Jokowi Akan Resmikan Bandara dan Kunjungi Korban Banjir Sintang

    Bertolak ke Kalbar, Jokowi Akan Resmikan Bandara dan Kunjungi Korban Banjir Sintang

    Nasional
    Di Lumajang, Jokowi Dengar Cerita Pengungsi Erupsi Semeru hingga Beri Jaket ke Warga

    Di Lumajang, Jokowi Dengar Cerita Pengungsi Erupsi Semeru hingga Beri Jaket ke Warga

    Nasional
    Batalnya PPKM Level 3 Nataru Jadi Alasan PBNU Gelar Muktamar Ke-34 Akhir Tahun

    Batalnya PPKM Level 3 Nataru Jadi Alasan PBNU Gelar Muktamar Ke-34 Akhir Tahun

    Nasional
    Rabu Ini, Munarman Dijadwalkan Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan Kasus Terorisme

    Rabu Ini, Munarman Dijadwalkan Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan Kasus Terorisme

    Nasional
    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Pemerintah Diminta Tidak Lengah

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Pemerintah Diminta Tidak Lengah

    Nasional
    UPDATE: Laju Penularan Covid-19 di Titik Rendah, Omicron Diduga Sudah Ada di RI

    UPDATE: Laju Penularan Covid-19 di Titik Rendah, Omicron Diduga Sudah Ada di RI

    Nasional
    Perjalanan Karier Novel Baswedan, dari Polri Kembali Lagi ke Polri...

    Perjalanan Karier Novel Baswedan, dari Polri Kembali Lagi ke Polri...

    Nasional
    Saat 44 Eks KPK Terima Tawaran Jadi ASN di Polri...

    Saat 44 Eks KPK Terima Tawaran Jadi ASN di Polri...

    Nasional
    Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

    Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

    Nasional
    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.