Caleg yang Tak Mau CV-nya Dipublikasi Bertambah Jadi 189 Orang

Kompas.com - 28/06/2013, 15:15 WIB
Tumpukan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif dari partai politik menunggu diverifikasi petugas Komisi Pemilihan Umum di Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2013). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi 

KOMPAS/LUCKY PRANSISKATumpukan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif dari partai politik menunggu diverifikasi petugas Komisi Pemilihan Umum di Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2013). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Jumlah bakal calon anggota legislatif (caleg) yang tak mau riwayat hidupnya dipublikasi bertambah menjadi 189 orang. Sebelumnya, KPU menyatakan ada 140 orang enggan dipublikasi riwayat hidupnya. 

“Iya, bertambah. Catatan kami ada 189 caleg yang tidak mau memublikasikan daftar riwayat hidupnya,” kata anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, Jumat (28/6/2013).

Ferry menjelaskan, ke-189 caleg yang enggan daftar riwayat hidupnya dipublikasi berasal dari delapan partai politik peserta Pemilu 2014. Kedelapan partai politik itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (5 caleg); PDI Perjuangan (2 caleg); Partai Golkar (6 caleg); Partai Gerindra (15 caleg); Partai Demokrat (2 caleg); Partai Amanat Nasional (1 caleg); Partai Hanura (2 caleg); dan PPP (156 caleg).

“Empat partai lain, PKPI, Nasdem, PBB, dan PKS semua calegnya bersedia memublikasikan daftar riwayat hidupnya,” kata Ferry. 

Namun, ia belum bisa memastikan nama caleg yang enggan memublikasikan daftar riwayat hidupnya akan diumumkan atau tidak.

“Ya nantilah ya diinfokan,” katanya singkat.

Publikasi daftar riwayat hidup diambil oleh KPU berdasarkan persetujuan caleg dalam Formulir Model BB 11. Formulir tersebut merupakan formulir yang berisi daftar riwayat hidup bakal caleg DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

Pada formulir tersebut, setiap caleg wajib mengisi nama dan nomor urut partai politik serta biodata caleg seperti jenis kelamin, alamat tempat tinggal, agama, status perkawinan, riwayat pendidikan, riwayat kursus atau diklat yang pernah dikuti, dan riwayat organisasi. Namun, di dalam formulir tersebut terdapat klausul yang menyatakan apakah caleg yang bersangkutan bersedia daftar riwayat hidupnya dipublikasikan kepada masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam membuat aturan publikasi tersebut, menurut Jeirry, KPU seharusnya tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. Pasalnya, walaupun UU tidak mengatur hal itu, KPU masih dapat merujuk pada peraturan lain seperti pada UU Keterbukaan Informasi Publik.

Sejumlah pihak menilai, KPU tidak tegas dalam membuat aturan yang mewajibkan seorang calon anggota legislatif untuk memublikasikan daftar riwayat hidupnya.

“Persoalannya ada pada peraturan KPU, khususnya dalam formulir caleg. KPU memberi dua opsi kepada para caleg, yaitu apakah mau dipublikasikan CV-nya atau tidak mau,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow.

“KPU lupa bahwa ada UU KIP yang memberi mereka kewenangan untuk bisa memublikasikan data caleg,” katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

    Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

    Nasional
    UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

    Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

    Nasional
    Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

    Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

    Nasional
    UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

    UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

    Nasional
    Saat Soeharto Kalahkan 'Rambo' di Lapangan Golf...

    Saat Soeharto Kalahkan "Rambo" di Lapangan Golf...

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

    UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

    Nasional
    PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

    PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

    Nasional
    Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

    Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

    Nasional
    UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

    Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

    Nasional
    UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

    UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

    Nasional
    Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

    Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

    Nasional
    UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

    UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.