Kompas.com - 27/06/2013, 08:04 WIB
Logo KPU Logo KPU
Penulis Sandro Gatra
|
EditorKistyarini


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU) Husni Kamil Manik mengkritik media televisi yang tidak banyak memberi ruang untuk pemberitaan pemilu 2014. Padahal, peran televisi sangat penting untuk mendidik pemilih lantaran paling banyak diakses rakyat Indonesia dibanding media lain.

"Saya tidak melihat banyak TV yang memberi porsi untuk pemilu 2014 . Peluang sedikit itu harus dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya," kata Husni saat diskusi Peran Media Televisi Mencerdaskan Pemilih dalam Pemilu 2014 yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Husni memberi contoh masih banyaknya orang yang belum tahu tanggal pencoblosan pemilu legislatif, yakni 9 April 2014 . Bahkan, ada caleg yang juga tidak tahu. Mereka sudah melakukan kampanye tanpa memberitahu rakyat kapan harus dipilih.

Selain mengenai hal-hal prosedural, Husni juga menyoroti minimnya informasi yang subtansial. Masyarakat masih banyak yang tidak tahu ideologi masing-masing parpol.

Tokoh pers Atmakusuma Astraatmadja berharap semua media tetap berpegang kepada standar jurnalistik profesional dalam memberitakan apapun, khususnya pemilu. Media harus objektif dan komprehensif. Media jangan hanya sepihak dalam memberitakan sehingga terbebas dari gugatan hukum.

Atmakusuma memberi contoh pernyataan presenter salah satu televisi nasional bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi merupakan keputusan pemerintah yang antirakyat. "Saya pikir, itu pendapat siapa?" kata dia.

Pimpinan Redaksi SCTV dan Indosiar Nurjaman Mochtar mengatakan, tidak berimbangnya porsi pemberitaan untuk setiap parpol akibat adanya parpol yang tidak bisa menarik perhatian media.

Ia memberi contoh Partai Golkar yang paling banyak diberitakan media di pemilu sebelumnya. Menurut dia, hal itu terjadi lantaran Golkar banyak melakukan kegiatan menarik.

Sebaliknya, ada parpol yang sama sekali tidak diberitakan media berdasarkan hasil pemantauan LSM asing. Setelah dicari tahu, kata Nurjaman, ternyata kebijakan parpol tersebut memilih diam.

"Buat jurnalis, siapa yang pintar buat event, peristiwa, mau pura-pura atau tidak, itu yang kita beritakan. Saya tantang semua parpol buat hal menarik dan positif," kata Nurjaman.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengkritik masih adanya media atau jurnalis yang memberitakan atas pesanan pihak tertentu dengan imbalan uang. Hal itu sudah menjadi rahasia umum, kata Mahfud. Kritikan Mahfud lainnya terkait intervensi pemilik modal terhadap redaksi.

Meski demikian, Mahfud menilai intervensi pemilik modal yang bergabung dengan parpol tidak akan mengganggu keseimbangan informasi yang diterima publik.

Ia memberi contoh TV A memberitakan secara khusus partai A. TV lainnya, kata Mahfud, tidak memberikan hal yang sama. "Sisanya kan tetap objektif," kata Mahfud.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

    BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

    Nasional
    Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

    Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

    Nasional
    ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

    ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

    Nasional
    BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

    BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

    UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

    UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

    UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

    UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

    Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

    UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

    Nasional
    Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

    Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

    Nasional
    Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

    Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X