Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tak Mengerti Alasan Luthfi Nikahi Darin

Kompas.com - 25/06/2013, 16:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara PKS, Mardani Ali Sera, mengaku tidak tahu alasan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menikahi Darin Mumtazah. Menurutnya, ada mekanisme di internal partai bila seorang kader ingin menikah atau berpoligami.

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, seluruh kader PKS harus memiliki prinsip dalam menjalani kehidupan sosial di tengah masyarakat. Prinsip tersebut terkait dengan moralitas tinggi yang harus diemban. Singkatnya, kader PKS harus menjadi teladan, terlebih pejabat tinggi partai.

"Kami tidak tahu landasan pemikiran Pak Luthfi (menikahi Darin)," kata Mardani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Mardani menyampaikan, Darin tidak pernah diikutsertakan Luthfi dalam kegiatan partai. Di PKS, ada wadah tersendiri bagi para istri kader PKS, bernama Liqo. Liqo memiliki banyak kegiatan, termasuk pengajian. "Jadi kita punya prinsip. Kader saja punya prinsip moral lebih tinggi ketimbang orang biasa. Pimpinan atau qiyadah lebih utama ketimbang kader, harus punya prinsip yang lebih ketat," ujarnya.

Seperti diketahui, orangtua Darin, Ziad, dalam kesaksian di persidangan Tindak Pidana Korupsi, Senin (24/6/2013), menyatakan pernikahan Darin dengan Luthfi terjadi pada akhir Juni 2012 di Jakarta. Saat itu, usia Darin baru menginjak 18 tahun.

Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa selain Darin, Luthfi telah memiliki dua istri lainnya. Istri pertama Luthfi adalah Sutiana Astika, dan yang kedua, Lusi Tiarani. Dari pernikahan dengan Sutiana, Luthfi punya 12 anak. Adapun dengan Lusi memiliki tiga anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

    Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

    Nasional
    Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

    Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

    Nasional
    Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

    Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

    Nasional
    Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

    Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

    Nasional
    Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

    Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

    Nasional
    Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

    Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

    Nasional
    Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

    Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

    Nasional
    Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

    Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

    Nasional
    Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

    Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

    Nasional
    Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

    Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

    Nasional
    Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

    Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

    Nasional
    Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

    Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

    Nasional
    Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

    Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

    Nasional
    Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Nasional
    Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

    Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com