Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta Disebut dalam Dakwaan Luthfi, Apa Respons PKS?

Kompas.com - 25/06/2013, 00:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang perdana kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, bergulir pada Senin (24/6/2013). Nama Presiden PKS Anis Matta pun muncul dalam dakwaan perkara Luthfi. Apa tanggapan jajaran PKS?

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa partainya mempersilakan fakta hukum dibuka di persidangan. Fakta itu nantinya akan teruji kebenarannya di pengadilan. "PKS tidak masuk ranah itu," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2013).

Dalam dakwaannya terhadap Luthfi, jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan Anis Matta diduga membantu memenangkan perusahaan Yudi Setiawan dalam proyek bibit di Kementerian Pertanian pada 2013. Melalui Ahmad Fathanah dan Luthfi, jaksa mengatakan Yudi menyerahkan uang muka Rp 1,9 miliar kepada Anis untuk memuluskan proses tersebut.

Ketika ditanya kemungkinan Anis dicopot dari kursi presiden partai bila tuduhan ini benar, Mahfudz berpendapat tuduhan itu baru sebatas pengakuan yang masih harus dibuktikan di persidangan. "Masih jauhlah (soal benar atau tidaknya tuduhan)," imbuh Mahfudz.

Tanggapan senada juga disampaikan anggota Majelis Syuro PKS, Jazuli Juwaini. "Silakan tanya saja langsung ke Pak Anis. Kan Pak Anis ada orangnya, tanya saja. Dia (Anis) sudah berulang kali membantah," kata Jazuli.

Jazuli pun menilai sebaiknya publik menghormati proses persidangan yang masih berlangsung. "Kita hormati dulu proses hukumnya," imbuh Jazuli.

Larangan bicara

Presiden PKS Anis Matta sudah jauh-jauh hari melarang anggotanya untuk berkomentar terkait perkara hukum yang menimpa mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Anis meminta semua kader menyerahkan sepenuhnya jalannya proses persidangan Luthfi kepada tim kuasa hukum yang telah ditunjuk partai.

"Selama persidangan, seluruh pengurus DPP dilarang berkomentar. Kami serahkan saja kepada tim kuasa hukum," ujar Anis dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di Hotel Bidakara pekan lalu. Saat ditanyakan kemungkinan namanya diseret dalam persidangan, Anis menjawab, "Semoga saja nggak ada masalah. Insya Allah."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Nasional
    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Nasional
    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Nasional
    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Nasional
    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Nasional
    Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

    Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

    Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

    Nasional
    Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

    Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

    Nasional
    Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

    Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

    Nasional
    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com