Kompas.com - 25/06/2013, 00:44 WIB
Pesiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta melambaikan tangannya saat tiba, di gedung  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (13/5/2013). Kedatangan Anis Matta untuk diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Ahmad Fathanah, terkait kasus tindak pidana pencucian uang dalam kasus dugaan penerimaan suap penetapan kuota impor daging sapi.
KOMPAS/ALIF ICHWANPesiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta melambaikan tangannya saat tiba, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (13/5/2013). Kedatangan Anis Matta untuk diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Ahmad Fathanah, terkait kasus tindak pidana pencucian uang dalam kasus dugaan penerimaan suap penetapan kuota impor daging sapi.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang perdana kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, bergulir pada Senin (24/6/2013). Nama Presiden PKS Anis Matta pun muncul dalam dakwaan perkara Luthfi. Apa tanggapan jajaran PKS?

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa partainya mempersilakan fakta hukum dibuka di persidangan. Fakta itu nantinya akan teruji kebenarannya di pengadilan. "PKS tidak masuk ranah itu," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2013).

Dalam dakwaannya terhadap Luthfi, jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan Anis Matta diduga membantu memenangkan perusahaan Yudi Setiawan dalam proyek bibit di Kementerian Pertanian pada 2013. Melalui Ahmad Fathanah dan Luthfi, jaksa mengatakan Yudi menyerahkan uang muka Rp 1,9 miliar kepada Anis untuk memuluskan proses tersebut.

Ketika ditanya kemungkinan Anis dicopot dari kursi presiden partai bila tuduhan ini benar, Mahfudz berpendapat tuduhan itu baru sebatas pengakuan yang masih harus dibuktikan di persidangan. "Masih jauhlah (soal benar atau tidaknya tuduhan)," imbuh Mahfudz.

Tanggapan senada juga disampaikan anggota Majelis Syuro PKS, Jazuli Juwaini. "Silakan tanya saja langsung ke Pak Anis. Kan Pak Anis ada orangnya, tanya saja. Dia (Anis) sudah berulang kali membantah," kata Jazuli.

Jazuli pun menilai sebaiknya publik menghormati proses persidangan yang masih berlangsung. "Kita hormati dulu proses hukumnya," imbuh Jazuli.

Larangan bicara

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden PKS Anis Matta sudah jauh-jauh hari melarang anggotanya untuk berkomentar terkait perkara hukum yang menimpa mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Anis meminta semua kader menyerahkan sepenuhnya jalannya proses persidangan Luthfi kepada tim kuasa hukum yang telah ditunjuk partai.

"Selama persidangan, seluruh pengurus DPP dilarang berkomentar. Kami serahkan saja kepada tim kuasa hukum," ujar Anis dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di Hotel Bidakara pekan lalu. Saat ditanyakan kemungkinan namanya diseret dalam persidangan, Anis menjawab, "Semoga saja nggak ada masalah. Insya Allah."Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

    Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

    Nasional
    Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

    Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

    Nasional
    Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

    Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

    Nasional
    Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

    Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

    Nasional
    Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

    Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

    Nasional
    Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

    Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

    Nasional
    Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

    Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    Nasional
    PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

    PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

    Nasional
    Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

    Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

    Nasional
    Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

    Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

    Nasional
    UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

    UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

    Nasional
    UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

    UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

    Nasional
    PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

    PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

    Nasional
    Antara Jokowi dan Haji Isam...

    Antara Jokowi dan Haji Isam...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.