Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 24/06/2013, 09:28 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq akhirnya melangkah ke persidangan. Senin (24/6/2013) pagi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi yang menyeret mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.

Luthfi akan didakwa dengan pasal yang setidaknya sama dengan sangkaan KPK. Saat ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir Januari, Luthfi disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dia dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait kepengurusan kuota impor daging sapi.

Dalam pengembangannya, KPK juga menjerat Luthfi dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yakni Pasal 3, atau Pasal 4, atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Tersangka Ahmad Fathanah dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (17/5/2013). Ia bersama mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Menteri Pertanian Suswono, dan Maharany bersaksi dalam kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dengan terdakwa Juward Effendi dan Arya Abdi Effendi.
Kasus ini berawal saat Fathanah tertangkap tangan KPK pada 29 Januari 2013. Fathanah diringkus penyidik saat tengah bersama mahasiswi bernama Maharany Suciyono di Hotel Le Meridien Jakarta. Bersamaan dengan itu, penyidik KPK menangkap dua Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, yang diduga sebagai pihak penyuap. Keempat orang itu pun digelandang ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, untuk kemudian diperiksa.

Setelah melakukan pemeriksaan seharian, KPK membebaskan Maharany dan menetapkan empat orang sebagai tersangka. Pada 30 Januari malam, KPK mengumumkan Luthfi sebagai salah satu tersangka, selain Fathanah, Arya, dan Juard. Penetapan Luthfi sebagai tersangka ini cukup mengejutkan PKS.

Pada saat yang sama, partai berbendera putih itu tengah menggelar rapat di kantor DPP PKS. Bukan hanya itu, pada malam yang sama, tim penyidik KPK menjemput Luthfi di kantor DPP PKS. Luthfi digelandang ke Gedung KPK untuk kemudian diperiksa. Baru keesokan harinya, 31 Januari 2013, KPK menahan Luthfi di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan.

Proses penangkapan dan penahanan Luthfi yang begitu cepat ini sempat dipertanyakan PKS. Sejumlah politisi PKS mempertanyakan alasan KPK langsung menahan Luthfi meskipun dia tidak ikut tertangkap tangan. Namun, menurut pihak KPK, bukti keterlibatan Luthfi dalam dugaan suap-menyuap tersebut cukup kuat sehingga KPK langsung menetapkannya sebagai tersangka.

Sejumlah petinggi PKS diperiksa

Terkait penyidikan kasus kuota impor daging sapi, KPK telah memeriksa sejumlah petinggi PKS sebagai saksi bagi Luthfi maupun Fathanah. Mereka yang diperiksa di antaranya Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Anis Matta, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Taufik Ridho, serta politikus PKS lainnya, seperti anggota DPR Jazuli Juwaini. KPK juga memeriksa Menteri Pertanian Suswono serta sejumlah pejabat Kementerian Pertanian sebagai pihak yang menerbitkan rekomendasi kuota impor daging sapi.

Dari pemeriksaan Suswono, terungkap adanya pertemuan antara Mentan dan Direktur Utama PT Indoguna Maria Elizabeth Liman di Medan pada pertengahan Januari. Pertemuan tersebut, menurut Suswono, difasilitasi oleh Luthfi. Namun, Suswono membantah dimintai tolong Maria untuk menambah kuota impor daging sapi bagi PT Indoguna.

Sementara melalui pemeriksaan Hilmi, terungkap adanya rekaman pembicaraan antara Fathanah dan anak Hilmi, Ridwan Hakim. Diduga, rekaman tersebut salah satunya membicarakan soal permintaan uang untung "engkong" yang diduga merujuk kepada Hilmi. Namun, dugaan ini dibantah pihak Hilmi.

Penyitaan mobil dari DPP PKS

Terkait dengan penyidikan TPPU, KPK menyita sejumlah mobil yang diduga milik Luthfi. Total ada sembilan mobil yang disita KPK dari sejumlah tempat. Namun, belakangan KPK mengembalikan satu mobil karena dianggap tidak terbukti sebagai milik Luthfi. Dari sembilan mobil tersebut, enam di antaranya disita dari kantor DPP PKS. Keenam mobil mewah itu adalah VW Caravelle B 948 RFS, Mazda CX9 B 2 MDF, Fortuner B 544 RFS, Pajero Sport, Nissan Navara, dan Mitsubishi Grandis.

Proses penyitaan mobil di kantor DPP PKS ini sempat dihalang-halangi sejumlah petugas yang berada di kantor tersebut. PKS sempat mempermasalahkan surat penyitaan yang katanya tidak dibawa tim penyidik KPK. Hingga akhirnya, keenam mobil tersebut bisa dibawa ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pada 15 Mei 2013.

Selain menyita mobil, KPK menyita sejumlah lahan dan bangunan yang diduga berkaitan dengan pencucian uang Luthfi. Pada akhir Mei, KPK menyita lahan yang diduga milik Luthfi di Desa Barengkok, Bogor, Jawa Barat. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, nilai lahan seluas 5,9 hektar itu mencapai Rp 3,5 miliar. KPK juga menyita lahan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, serta lima rumah Luthfi yang tersebar di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Istri Ahmad Fathanah, Sefti Sanustika (tengah), menjenguk suaminya di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (3/6/2013).
Diwarnai isu perempuan

Selama penyidikan kurang lebih enam bulan, kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi diwarnai isu terkait perempuan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir aliran dana Fathanah ke 40 perempuan.

Fathanah juga diketahui memberikan hadiah mewah seperti mobil dan perhiasan kepada sejumlah perempuan. Mulai dari artis Ayu Azhari, model cantik Vitalia Shesya, hingga penyanyi dangdut Tri Kurnia mengembalikan uang dan barang-barang yang mereka terima dari Fathanah. Bukan hanya Fathanah, nama Luthfi juga dikait-kaitkan dengan pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) bernama DM. Pelajar ini diduga sebagai istri siri Luthfi.

Rencananya, KPK akan menghadirkan DM dalam persidangan Luthfi setelah gagal menjemput yang bersangkutan untuk diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan di KPK beberapa waktu lalu.

Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu mengungkapkan, terbuka kemungkinan wanita-wanita Fathanah dihadirkan dalam persidangan. Johan juga mengungkapkan, tim Jaksa KPK akan memeriksa sejumlah petinggi PKS, termasuk Hilmi sebagai saksi dalam persidangan selama memang keterangannya diperlukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Proses Laporan Wamenkumham ke Keponakannya Terkait Pencemaran Nama Baik

Bareskrim Proses Laporan Wamenkumham ke Keponakannya Terkait Pencemaran Nama Baik

Nasional
Tim Kecil Bakal Koalisi Perubahan Bertemu Sore Ini, Bahas Piagam Deklarasi

Tim Kecil Bakal Koalisi Perubahan Bertemu Sore Ini, Bahas Piagam Deklarasi

Nasional
Verifikasi Ulang, Ini Tahapan yang Akan Dilalui Prima di KPU

Verifikasi Ulang, Ini Tahapan yang Akan Dilalui Prima di KPU

Nasional
Jokowi Larang Pejabat dan ASN Buka Bersama, Menag: Sebagai Anak Buah, Pasti Ikuti Dong

Jokowi Larang Pejabat dan ASN Buka Bersama, Menag: Sebagai Anak Buah, Pasti Ikuti Dong

Nasional
Imbas Sinyal Dukungan Budi Gunawan, BIN Bisa Dicurigai Dukung Pemenangan Prabowo

Imbas Sinyal Dukungan Budi Gunawan, BIN Bisa Dicurigai Dukung Pemenangan Prabowo

Nasional
Sejak Agustus 2022, KPU Hadapi 48 Gugatan Parpol yang Ingin Ikut Pemilu 2024

Sejak Agustus 2022, KPU Hadapi 48 Gugatan Parpol yang Ingin Ikut Pemilu 2024

Nasional
Ketum PBNU: Bagi-bagi Saja ke Fakir Miskin, Enggak Usah Pesta Besar Saat Buka Puasa

Ketum PBNU: Bagi-bagi Saja ke Fakir Miskin, Enggak Usah Pesta Besar Saat Buka Puasa

Nasional
KPU Akan Beri Prima Cukup Waktu Siapkan Caleg jika Lolos Verifikasi Ulang

KPU Akan Beri Prima Cukup Waktu Siapkan Caleg jika Lolos Verifikasi Ulang

Nasional
KPU Bertemu Prima Hari Ini, Buka Sipol dan Bahas Teknis Verifikasi Ulang

KPU Bertemu Prima Hari Ini, Buka Sipol dan Bahas Teknis Verifikasi Ulang

Nasional
Bertemu Jokowi, Dubes Palestina Tak Bahas Partisipasi Israel di Piala Dunia U-20

Bertemu Jokowi, Dubes Palestina Tak Bahas Partisipasi Israel di Piala Dunia U-20

Nasional
Kemenag Cairkan BOP Rp 381 Miliar untuk Lebih dari 28.000 Raudlatul Athfal

Kemenag Cairkan BOP Rp 381 Miliar untuk Lebih dari 28.000 Raudlatul Athfal

Nasional
Menpan-RB: Jangan Sampai Ada Kesan di Publik ASN Sibuk Jadi Panitia Bukber

Menpan-RB: Jangan Sampai Ada Kesan di Publik ASN Sibuk Jadi Panitia Bukber

Nasional
Larangan Buka Puasa Bersama bagi PNS, Menpan-RB: Menteri, Kepala Lembaga, Pemda Harus Patuh

Larangan Buka Puasa Bersama bagi PNS, Menpan-RB: Menteri, Kepala Lembaga, Pemda Harus Patuh

Nasional
Budi Gunawan Dinilai 'Offside' soal Sinyal Dukungan ke Prabowo, Keluar dari Wewenang BIN

Budi Gunawan Dinilai "Offside" soal Sinyal Dukungan ke Prabowo, Keluar dari Wewenang BIN

Nasional
Nasib Korban Gagal Ginjal Tak Menentu, Kementerian Saling Lempar soal Dana Santunan

Nasib Korban Gagal Ginjal Tak Menentu, Kementerian Saling Lempar soal Dana Santunan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke