Kompas.com - 24/06/2013, 09:28 WIB
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. KOMPAS/ALIF ICHWANMantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq akhirnya melangkah ke persidangan. Senin (24/6/2013) pagi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi yang menyeret mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.

Luthfi akan didakwa dengan pasal yang setidaknya sama dengan sangkaan KPK. Saat ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir Januari, Luthfi disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dia dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait kepengurusan kuota impor daging sapi.

Dalam pengembangannya, KPK juga menjerat Luthfi dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yakni Pasal 3, atau Pasal 4, atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Tersangka Ahmad Fathanah dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (17/5/2013). Ia bersama mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Menteri Pertanian Suswono, dan Maharany bersaksi dalam kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dengan terdakwa Juward Effendi dan Arya Abdi Effendi.
Kasus ini berawal saat Fathanah tertangkap tangan KPK pada 29 Januari 2013. Fathanah diringkus penyidik saat tengah bersama mahasiswi bernama Maharany Suciyono di Hotel Le Meridien Jakarta. Bersamaan dengan itu, penyidik KPK menangkap dua Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, yang diduga sebagai pihak penyuap. Keempat orang itu pun digelandang ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, untuk kemudian diperiksa.

Setelah melakukan pemeriksaan seharian, KPK membebaskan Maharany dan menetapkan empat orang sebagai tersangka. Pada 30 Januari malam, KPK mengumumkan Luthfi sebagai salah satu tersangka, selain Fathanah, Arya, dan Juard. Penetapan Luthfi sebagai tersangka ini cukup mengejutkan PKS.

Pada saat yang sama, partai berbendera putih itu tengah menggelar rapat di kantor DPP PKS. Bukan hanya itu, pada malam yang sama, tim penyidik KPK menjemput Luthfi di kantor DPP PKS. Luthfi digelandang ke Gedung KPK untuk kemudian diperiksa. Baru keesokan harinya, 31 Januari 2013, KPK menahan Luthfi di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan.

Proses penangkapan dan penahanan Luthfi yang begitu cepat ini sempat dipertanyakan PKS. Sejumlah politisi PKS mempertanyakan alasan KPK langsung menahan Luthfi meskipun dia tidak ikut tertangkap tangan. Namun, menurut pihak KPK, bukti keterlibatan Luthfi dalam dugaan suap-menyuap tersebut cukup kuat sehingga KPK langsung menetapkannya sebagai tersangka.

Sejumlah petinggi PKS diperiksa

Terkait penyidikan kasus kuota impor daging sapi, KPK telah memeriksa sejumlah petinggi PKS sebagai saksi bagi Luthfi maupun Fathanah. Mereka yang diperiksa di antaranya Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Anis Matta, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Taufik Ridho, serta politikus PKS lainnya, seperti anggota DPR Jazuli Juwaini. KPK juga memeriksa Menteri Pertanian Suswono serta sejumlah pejabat Kementerian Pertanian sebagai pihak yang menerbitkan rekomendasi kuota impor daging sapi.

Dari pemeriksaan Suswono, terungkap adanya pertemuan antara Mentan dan Direktur Utama PT Indoguna Maria Elizabeth Liman di Medan pada pertengahan Januari. Pertemuan tersebut, menurut Suswono, difasilitasi oleh Luthfi. Namun, Suswono membantah dimintai tolong Maria untuk menambah kuota impor daging sapi bagi PT Indoguna.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

    Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

    Nasional
    Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

    Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

    Nasional
    Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

    Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

    Nasional
    Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

    Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

    Nasional
    PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

    PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

    PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

    Nasional
    Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

    Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

    Nasional
    Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

    Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

    Nasional
    Politik ala Anies dan Giring, Saling Sindir dan Saling Untung

    Politik ala Anies dan Giring, Saling Sindir dan Saling Untung

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

    Nasional
    Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

    Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

    Nasional
    KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

    KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

    Nasional
    KPK Sita Rp 36 Miliar dari Terdakwa Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

    KPK Sita Rp 36 Miliar dari Terdakwa Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Sekolah Boleh Tatap Muka atau Pembelajaran Jarak Jauh

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Sekolah Boleh Tatap Muka atau Pembelajaran Jarak Jauh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.