Golkar: Sikut-sikutan di Partai Sudah Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Mahadi Sinambela melihat aksi saling sikut di internal partai sudah lazim terjadi. Sehingga, ia pun tak terkejut saat keluhan masyarakat yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) digunakan untuk menjatuhkan caleg dari satu partai.

"Itu hal yang biasa masa orang nggak bisa nyikut. Orang punya sikut kan. Wajar kalau buat politik orang cari keuntungan," ujar Mahadi dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Mahadi menuturkan, tahapan KPU yang menerima keluhan-keluhan masyarakat akan sosok caleg tidak akan menimbulkan masalah. Mahadi bahkan melihat hal tersebut bisa memberikan efek yang baik untuk menghasilkan caleg yang betul-betul bersih.

"Sepanjang orang itu kalau jadi caleg harus sudah bersih jejak rekamnya. Kalau tidak, ya coret saja jangan maju jadi caleg," tukas mantan Menteri Pemuda dan Olahraraga ini.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical mengingatkan kepada seluruh calon anggota legislatif Golkar untuk tetap solid. Pasalnya, dengan sistem Pemilu proporsional terbuka, akan terjadi persaingan, yang tak hanya dengan caleg parpol lain, namun juga sesama caleg Golkar.

"Terkadang persaingan di internal partai lebih seru daripada kompetisi antar partai. Saya ingin terus mengingatkan agar kita semua menjunjung kepentingan yang lebih besar, menjaga kehormatan partai, serta mengedepankan persahabatan di antara kita," kata Ical di Denpasar, Bali, kemarin.

Saat ini, KPU memang tengah membuka aduan masyarakat atas caleg-caleg yang masuk dalam DCS. Namun, keluhan itu ternyata tidak hanya datang dari masyarakat biasa, melainkan juga dari internal partai politik.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengaku banyak menerima laporan terkait kandidat caleg yang masuk dalam DCS yang berasal dari pengurus parpol. Namun, ia tidak menyebutkan internal partai mana saja yang melaporkan para caleg yang diduga bermasalah.

Menurut Hadar, laporan dari internal parpol ini menunjukkan fenomena perseteruan antarinternal dan antar partai. Lapodan paling banyak menyoal para caleg yang masih menjabat posisi tertentu seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan kepala desa.

"Ada juga persoalan etika dan moral. Dia suka marah-marah di lingkungannya, pernah merobohkan gapura. Bahkan ada yang mengatakan caleg ini tidak pantas karena model panas," ucap Hadar.