Kompas.com - 21/06/2013, 13:07 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri yang isinya meminta agar Gubernur Riau Rusli Zainal segera dicopot dari jabatannya. Hal ini terkait penahanan Rusli sebagai tersangka kasus dugaan suap Pekan Olahraga Nasional (PON) dan korupsi kehutanan.

"Mekanismenya, kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka, biasanya akan ada surat yang dikirim KPK kepada pemerintah supaya dinonaktifkan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Jumat (21/6/2013). Bambang memperkirakan, surat tersebut dikirim pada pekan lalu atau pekan ini.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebelumnya mengungkapkan, penonaktifan Rusli dari jabatan gubernur Riau akan dilakukan pekan depan. Menurutnya, pencopotan Rusli masih menunggu surat registrasi yang mencantumkan status Rusli sudah menjadi terdakwa.

"Kalau sudah berhalangan permanen, akan kita nonaktifkan. Mudah-mudahan seminggu lagi sudah keluar nomor registrasinya," ujar Gamawan, Rabu (19/6/2013).

Rusli ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan selama enam jam pada Jumat (14/6/2013). Selama ditahan oleh KPK, tugas pemerintahan yang diemban Rusli dilakukan oleh wakilnya.

KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kayu-hutan tanaman industri tahun 2001-2006 di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Riau. Selain tersangka dalam kasus izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kayu-hutan tanaman industri (IUPHHTI) itu, Rusli juga ditetapkan sebagai tersangka penerima dan pemberi suap terkait pembangunan arena PON Riau.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

    Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

    Nasional
    P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

    P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

    Nasional
    UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

    UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

    Nasional
    KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

    KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

    Nasional
    Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

    Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

    Nasional
    Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

    Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

    KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

    Nasional
    KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

    KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

    Nasional
    KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

    KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

    Nasional
    Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

    Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

    Nasional
    RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

    RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

    Nasional
    Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

    Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

    Nasional
    Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

    Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

    Nasional
    Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

    Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

    Nasional
    Anggota Komisi III Ingatkan Polri Tetap Gunakan Koridor Hukum dalam Usut Kematian Brigadir J

    Anggota Komisi III Ingatkan Polri Tetap Gunakan Koridor Hukum dalam Usut Kematian Brigadir J

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.