Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Syiah Sampang, "Award" untuk SBY Tak Pengaruh

Kompas.com - 21/06/2013, 11:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Eva K Sundari, menyoroti kasus kerusuhan warga Syiah di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Menurutnya, World Statesman Award yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) tidak membawa pengaruh apa pun untuk warga Syiah yang menjadi korban kerusuhan.

"Award tidak mengubah keadaan karena memang pemberian tidak berbasis prestasi apa pun, bahkan bertolak belakang dari fakta," kata Eva saat dihubungi pada Jumat (21/6/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini menganggap penghargaan itu hanya sekelebat angin segar yang belum bisa mendorong Presiden untuk menyelesaikan kasus intoleran di Indonesia. Nyatanya, konflik di Sampang yang terjadi sekitar sembilan bulan lalu itu tetap belum terselesaikan.

"Ada pemaksaan harapan, menghibur diri, tapi kasus Sampang membuka mata bahwa award tidak membawa pengaruh pada Presiden untuk mengambil tindakan konkret bagi permasalahan intoleransi," ujarnya.

Untuk diketahui, sudah sembilan bulan kasus kerusuhan warga Syiah di Sampang meletus. Namun, pemerintah belum serius menangani keberadaan para pengungsi. Akibatnya, saat ini para pengungsi masih bertahan di lokasi pengungsian karena tidak diperbolehkan pulang.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, Andy Irfan Junaidi, mendesak pemerintah segera mencari solusi terbaik untuk menangani kasus ini. Pasalnya, walaupun para pengungsi mendapat bantuan dari pemerintah, kondisi pengungsian jauh dari layak. Tak ayal, para pengungsi meminta agar mereka dapat kembali ke kampung halamannya di Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran.

Tidak hanya itu, Andy mengatakan, para pengungsi hanya dibiarkan menganggur. Bahkan anak-anak pun tidak dapat bersekolah. Meski ada tempat khusus untuk belajar, tidak ada guru yang datang ke sana untuk memberikan pengajaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com