Mendagri: Calon Penerima BLSM Sudah Disurvei

Kompas.com - 20/06/2013, 04:32 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 15,5 juta keluarga miskin yang akan menerima kompensasi kenaikan harga BBM sudah disurvei. Data para calon penerima bantuan itu disandingkan dengan data warga miskin KTP elektronik.

"Akan ada satu kartu khusus untuk bukti pendataan," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta, Rabu (19/6/2013). Kartu tersebut bisa digunakan untuk menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), dana beasiswa untuk siswa miskin, beras untuk rakyat miskin, dan program keluarga harapan.

Semua kriteria warga miskin juga disinkronkan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan. Oleh karena itu, program kompensasi kenaikan harga BBM diharapkan benar-benar didukung oleh pemerintah daerah.

Gamawan kembali mengingatkan, kepala-kepala daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional. Karenanya, kendati berasal dari partai politik yang berbeda-beda, semestinya kepala daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, kata Gamawan, masyarakat yang rugi bila kepala daerah tidak menerima kebijakan ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo tetap menilai program BLSM sebagai politik uang secara legal. Sebab, selain dilakukan menjelang Pemilu 2014, data warga miskin tak jelas.

Pemerintah, ujar Arif, tak memiliki data warga miskin yang tunggal dan akurat. Setiap kementerian, sebut dia, mempunyai data sendiri-sendiri.

"Karenanya, wajar bila ada kepala daerah menolak kebijakan pemerintah pusat," ujar Arif. Sebab, kesalahan pada penerima BLSM bisa memicu konflik sosial.

"Kalau mau memberi BLSM, seharusnya berbasis data akurat," imbuh Arif. Menurut dia, bantuan itu pun semestinya diberikan kepada semua orang miskin tanpa kecuali, dan diberikan permanen tak hanya empat bulan.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

    PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

    Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

    Nasional
    Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

    Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

    Nasional
    Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

    Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

    Nasional
    Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

    Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

    Nasional
    Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

    Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

    Nasional
    Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

    Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

    Nasional
    Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

    Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

    Nasional
    Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

    Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

    Nasional
    Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

    Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

    Nasional
    Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

    Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

    Nasional
    Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

    Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

    Nasional
    Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

    Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

    Nasional
    Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

    Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

    Nasional
    Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

    Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X