Politik Tanpa Keputusan

Ekonomi adalah belukar aturan yang keras dan dingin. Di sisi lain, politik adalah soal kebisajadian yang plastis. Keduanya ganjil jika dipertemukan. Politik adalah perkara keputusan sementara ekonomi, keniscayaan. Saya menyebutkan keputusan ekonomi sebagai keputusan-tanpa-keputusan. Sebab, ekonomi pada akhirnya selalu menyerahkan nasib pada aturan yang kaku. Tidak ada ruang sejengkal pun bagi keputusan manusiawi dengan segenap keganjilannya. Semuanya sudah dipastikan sejak awal.

Tersanderanya politik oleh ekonomi membuktikan bagaimana keputusan sudah diperkosa oleh keniscayaan. Pemimpin politik sebenarnya diharamkan untuk ragu. Buat apa ragu jika semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh ekonomi.

Keraguan merupakan sinyal adanya pertimbangan politik yang berkutat dengan variabel majemuk. Lebih gawat lagi jika keraguan itu didorong oleh pertimbangan imaji publik belaka. Apakah keputusan yang bersangkutan akan berpengaruh terhadap persepsi publik terhadapnya? Bukan keraguan politik yang didorong oleh sesuatu yang jauh lebih mulia, yakni hajat dan martabat orang banyak.

Di rapat paripurna, ekonomi garis keras dan politik setengah hati bertemu. Efisiensi APBN berbuah pada gula-gula politik bernama BLSM, dana Lapindo, dan lain sebagainya. Kesehatan APBN bisa jadi berujung pada kesehatan partai. Tahun politik membuat setiap kebijakan disusupi dengan kepentingan jangka pendek. Semakin besar kompensasi akibat desubsidisasi, semakin besar peluang politik di 2014.

Sekali lagi, tidak ada keputusan politik apa pun di parlemen soal subsidi BBM. Parlemen sekadar membonceng keniscayaan ekonomi demi kepentingan elektoral belaka. Politik sungguh dibuat tak berdaya oleh ekonomi. Tidak saja dia dipaksa memakai baju pinjaman, tetapi politik pun diubah total wataknya dari hajat dan martabat orang banyak kepada syahwat kekuasaan belaka. Politik ditekuk sedemikian rupa menjadi seni memutuskan tanpa keputusan. Sungguh celaka!

Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Politik Universitas Indonesia