Kompas.com - 17/06/2013, 22:31 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Belasan mahasiswa dan belasan buruh terpaksa diamankan oleh Pamdal Gedung DPR karena dianggap mengganggu ketertiban jalannya rapat paripurna pengesahan RUU APBN Perubahan 2013, Senin (17/6/2013) malam. Proses pengamanan sempat membuat rapat paripurna berhenti selama beberapa menit.

Kejadian bermula saat Ketua DPR RI Marzuki Alie tengah menghitung perolehan suara hasil voting atau pemungutan suara pengesahan RUU APBN Perubahan 2013. Belasan mahasiswa yang setia mengikuti jalannya rapat mendadak berdiri dan saling berangkulan saat Marzuki membacakan hasil voting.

Sikap para mahasiswa itu mengundang perhatian Pamdal yang secara perlahan mulai mendekat untuk mengawal. Namun ricuh tak terhindarkan saat jumlah Pamdal yang mengawal para mahasiswa semakin banyak.

Para mahasiswa yang mengenakan jaket almamater berwarna kuning itu beberapa kali berteriak menolak hasil voting yang dianggap memiliki kaitan dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM). Saat itulah, beberapa Pamdal mengambil sikap lebih tegas dengan mencoba menggiring para mahasiswa keluar dari balkon ruang rapat paripurna.

Sadar ada kegaduhan, belasan buruh dari FSPMI yang mengikuti rapat paripurna di sudut berbeda mencoba membela para mahasiswa. Para buruh meminta Pamdal tidak represif dalam menjalankan tugasnya.

Khawatir kondisi yang terus memanas, Marzuki Alie ikut memberi imbauan agar Pamdal tidak represif dalam menertibkan para mahasiswa. Ia menyarankan agar mahasiswa yang dianggap mengganggu untuk digiring keluar dengan cara yang baik.

"Tolong Pamdal jangan dipukul, itu mahasiswa anak-anak kita juga," kata Marzuki.

Untuk diketahui, rapat paripurna pengesahan APBNP 2013 telah usai. Hasil voting menyatakan 338 anggota dari lima fraksi mendukung APBN-P disahkan, dan 181 anggota dari empat fraksi menolak.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

    Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

    Nasional
    KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

    KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

    Nasional
    Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

    Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

    Nasional
    Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

    Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

    Nasional
    Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

    Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

    Nasional
    MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

    MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

    Nasional
    Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

    Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

    Nasional
    Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

    Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

    Nasional
    Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

    Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

    Nasional
    Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

    Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

    Nasional
    Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

    Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

    Nasional
    Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

    Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

    Nasional
    Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

    Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

    Nasional
    Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

    Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

    Nasional
     Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

    Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X