KPK Segera Minta Mendagri Nonaktifkan Gubernut Riau

Kompas.com - 17/06/2013, 20:34 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan merekomendasikan penonaktifan Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau pada Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menyusul ditetapkannya Rusli sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) PON dan korupsi kehutanan. Rusli juga telah ditahan di rumah tahanan KPK, Jakarta Selatan.

"KPK akan merekomendasikan penonaktifan RZ (Rusli Zainal)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Surat rekomendasi itu, kata Johan, segera dikirimkan pada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan pihak DPRD Riau. Rusli ditetapkan sebagai tersangka atas tiga tuduhan perbuatan korupsi. Pertama, Rusli diduga menerima suap untuk meloloskan pembahasan perda itu. Terkait pembahasan perda yang sama, Rusli juga diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau.

Petinggi Partai Golkar ini juga diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2001 sampai 2006.

Johan mengatakan, tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang diduga terlibat kasus korupsi tersebut. Sejumlah saksi pun telah diperiksa KPK terkait kasus itu. "Saat ini masih dikembangkan," katanya.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

    Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

    Nasional
    Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

    Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

    Nasional
    Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

    Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

    Nasional
    Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

    Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

    Nasional
    Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

    Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

    Nasional
    Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

    Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

    Nasional
    Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

    Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

    Nasional
    Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

    Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

    Nasional
    Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

    Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

    Nasional
    Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

    Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

    Nasional
    Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

    Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

    Nasional
    Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

    Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

    Nasional
    KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

    KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

    Nasional
    Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

    Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

    Nasional
    BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

    BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X