Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/06/2013, 16:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum diminta untuk menggugurkan seluruh bakal caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan berlaga di Pemilu Legislatif 2014. Pengangkatan 494 bakal caleg itu dianggap ilegal.

"Karena DCS ditandatangani Anis Matta yang mengatasnamakan Presiden PKS dan Taufik Ridho yang mengatasnamakan Sekjen PKS, status keduanya ilegal karena melanggar perundang-undangan," kata salah seorang pendiri Partai Keadilan, Yusuf Supendi, saat ditemui di Kantor KPU, Senin (17/6/2013).

Yusuf mengatakan, setidaknya ada dua hal yang menyebabkan pengangkatan seluruh bakal caleg PKS tersebut tidak sah, yaitu terkait istilah penyebutan pimpinan tertinggi PKS dan mekanisme pengangkatan pimpinan PKS. Yusuf menjelaskan, berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 11 Juni 2002 tentang Pendirian PKS sebagai badan hukum, pimpinan tertinggi PKS disebut sebagai Ketua Umum dan bukan Presiden PKS. Sehingga, menurut Yusuf, sebutan Presiden PKS tidak bertatus badan hukum yang menyebabkan batal demi hukum.

"Solusinya harus menyesuaikan diri dengan badan hukum atau akta notaris. Jika tidak maka perlu membuat perubahan akta notaris pendirian PKS dengan sebutan Presiden PKS, bukan dimuat di dalam AD (Anggaran Dasar) PKS," ujarnya.

Sementara itu, terkait mekanisme pengangkatan pimpinan PKS, yaitu Presiden PKS Anis Matta dan Sekretaris Jendral PKS Taufik Ridho juga dinilai ilegal. Yusuf menjelaskan, dalam Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 12 ayat (4) undangan yang disampaikan kepada para anggota Majelis Syuro harus disampaikan tujuh hari sebelum Musyawarah Majelis Syuro diselenggarakan. Undangan tersebut disampaikan kepada Majelis Syuro satu hari sebelum pelaksanaan Musyarawah Majelis Syuro diselenggarakan, Kamis (31/1/2013).

Selain itu, dari proses pengunduran diri mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq hingga pengangkatan Anis Matta berlangsung kurang dari 24 jam. "Luthfi yang menjadi tersangka suap impor daging sapi mengundurkan diri pada 31 Januari 2013 pukul 17.00 WIB. sedangkan pengangkatan Anis Matta dan Taufik Ridho sebagai Sekjen PKS juga pada hari yang sama pukul 15.00 WIB," tegasnya. Selain meminta kepada KPU untuk menggugurkan seluruh bakal caleg PKS, Yusuf juga meminta kepada Kementrian Hukum dan Ham untuk menganulir Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus PKS yang baru. Di dalam SK tersebut, mencantumkan nama Anis Matta dan Taufik Ridho sebagai Presiden dan Sekjen PKS. "Kemenkumham harus mencabut, membatalkan dan menganulir SK tersebut karena Presiden dan Sekjen PKS diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS yang tidak sah," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

    Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

    Nasional
    Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

    Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

    Nasional
    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

    Nasional
    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Nasional
    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Nasional
    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Nasional
    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    Nasional
    Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Nasional
    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Nasional
    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Nasional
    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Nasional
    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Nasional
    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Nasional
    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Nasional
    Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

    Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com