Kanibalisasi Antarcaleg

Parpol, kata Haryadi, umumnya membiarkan setiap calegnya berkompetisi. Nyaris tak ada strategi koordinasi untuk optimalisasi perolehan suara parpol. Padahal, perolehan kursi dihitung berdasarkan akumulasi suara yang didapat parpol dari keseluruhan suara para caleg di suatu dapil.

Fenomena itu, lanjut Haryadi, bisa disebabkan ketidakpahaman elite parpol akan risiko saling memakan tersebut. Namun, hal itu bisa juga disebabkan penempatan caleg yang transaksional.

Pengamat politik dari CSIS, J Kristiadi, menilai persaingan pada Pemilu 2014 akan semakin ganas. Caleg yang terpilih merupakan calon yang mendapat dukungan terbanyak. Praktik politik pun akan menjadi sangat rentan dalam Pemilu 2014.

Menghindari kontraproduktivitas dari persaingan internal tersebut, Ari dan Haryadi senada mengatakan, semestinya parpol membagi wilayah atau segmen publik caleg masing-masing di setiap dapil. Kalau pertarungan bebas seperti pada Pemilu 2009, maka akan bisa berlanjut dengan saling mencuri suara.

Nama caleg tersebut saat ini sudah tercantum dalam daftar calon sementara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum. Namun, KPU perlu mempertegas sistem yang dapat mengakomodasi berbagai masukan dari masyarakat terkait rekam jejak atau riwayat hidup mereka. Tanpa masukan masyarakat, seleksi caleg pun tidak maksimal dan upaya KPU meningkatkan kualitas caleg menjadi tidak efektif.

Menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang di Jakarta, Sabtu, dari sisi formal, upaya KPU untuk memberikan data calon, termasuk rencana mengunggah riwayat hidup caleg, merupakan upaya positif.

Kristiadi menilai harus ada gerakan dari masyarakat untuk mengkritisi caleg. Tolak ukur caleg yang penting, katanya, adalah pendidikan dan kompetensi, baik kompetensi secara politik maupun moral. ”Jangan sampai nasib masyarakat lima tahun ke depan tergantung pada orang yang bermasalah,” katanya. (INA/NWO/FER/SSD)