Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Capres Bisa Jadi Bumerang untuk Demokrat

Kompas.com - 16/06/2013, 18:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Konvensi Partai Demokrat dinilai akan memberi dampak positif bagi Demokrat maupun Indonesia di masa depan jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, jika konvensi hanya politik kepura-puraan, akan menghancurkan Demokrat.

"Di era keterbukaan informasi, memunculkan politik kepura-puraan hanya akan menjadikan bumerang," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, saat diskusi di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Menurut Siti, Demokrat memilih menggelar konvensi untuk menaikkan elektabilitas yang terus merosot pasca sejumlah kasus dan gonjang-ganjing yang menerpa partai tersebut. Selain itu, karena krisis calon pemimpin di internal Demokrat setelah Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa lagi maju dalam Pilpres.

Konvensi Demokrat, kata Siti, akan menjadi terobosan penting di tengah sikap parpol lain yang tidak berminat melakukannya. Beberapa parpol sudah menetapkan bakal calon presiden. Ada pula parpol yang masih menunggu hasil pemilu legislatif di April 2014.

Masalahnya, menurutnya, rakyat sudah skeptis dengan kondisi politik karena tidak ada calon alternatif yang muncul. Jika tidak ada upaya penjaringan calon pemimpin dari bawah melalui konvensi, maka angka golput akan semakin tinggi.

Meski demikian, kata Siti, ada beberapa masalah yang akan dihadapi Demokrat. Misalnya, apakah Demokrat mampu meyakinkan publik, khususnya para tokoh yang akan dijaring, bahwa konvensi akan bermanfaat bagi rakyat dan tidak hanya menguntungkan Demokrat. Selain itu, apakah Demokrat bisa meyakinkan akan mendapatkan hasil pemilu legislatif yang bagus sehingga mampu mengusung calon sendiri.

"Demokrat harus mampu membangun kepercayaan publik untuk menyukseskan konvensi, yaitu dengan merekrut tenaga independen yang dipercaya rakyat untuk melakukan seleksi calon. Ini penting agar tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat," paparnya.

Ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengakui bahwa konvensi bisa menjadi bomerang jika tidak dijalankan dengan baik. Meski demikian, Ia yakin konvensi akan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu lantaran prosesnya akan melibatkan masyarakat.

Didi menyinggung konvensi yang pernah dilakukan Partai Golkar tahun 2004 . Ketika itu, penentuan calon terpilih dilakukan oleh elit Golkar sehingga gagal ketika pemilu. Belajar dari pengalaman itu maupun konvensi di negara maju, kata Didi, pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam penentuan calon yang diusung dalam Pilpres.

"Sekarang sedang digodok mekanismenya. Juli kita harapkan sudah ada tim seleksi. Kita buat semi terbuka. Nanti calon-calon dipilih oleh Komite yang melibatkan DPP, Majelis Tinggi. Nanti ujungnya melibatkan publik. Percayalah konvensi ini akan gairahkan kembali partisipasi publik," kata Didi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com