Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat : PKS Permainkan Ketidaktegasan SBY

Kompas.com - 15/06/2013, 15:50 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai telah mempertontonkan etika politik yang tidak baik dengan tetap berada di barisan koalisi namun menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi keputusan Pemerintah.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Mercubuana Heri Budianto menilai PKS lebih baik secara jantan mengundurkan diri dari Sekretaris Gabungan Koalisi. Menurutnya, PKS telah melanggar aturan main Setgab.

"Yang kedua, saya kira cukup permainan politik yang dimainkan PKS. PKS mampu melakukan sebuah perubahan arus isu di wacana publik, dari isu sapi ke isu BBM," ujar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Heri menilai, PKS akan membahayakan dirinya sendiri jika tidak keluar dari koalisi. Sikap PKS yang seolah bermain di dua kaki ini, katanya, dapat memunculkan persepsi negatif masyarakat. "Seharusnya hari ini, secara gentlemen PKS tidak perlu lagi menunggu sikap SBY agar keluar dari koalisi karena SBY tidak akan mengambil sikap tegas," tambahnya.

Heri juga menilai PKS sengaja mempermainkan ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggapnya tidak akan berani mengambil risiko mendepak PKS dari koalisi. "Saya pahami, PKS tahu betul sikap SBY yang tidak tegas dalam bersikap sehingga itu dimainkan PKS. SBY tidak akan mengambil tindakan tegas karena muatan politisnya terlalu tinggi," ucapnya.

Heri menduga SBY tidak mendepak tiga menteri PKS dari susunan kabinet karena mempertimbangkan kalau langkah itu justru akan menguntungkan PKS. Dengan dikeluarkan dari Koalisi, menurutnya, PKS akan tampak terzalimi sehingga dapat menuai simpati publik terhadap partai berbendera putih itu.

"Saya yakin PKS itu mempunyai hitung-hitungan politik. Ketidak tegasan SBY sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Setgab itu yang dimainkan PKS," tuturnya.

Heri menambahkan, PKS sedianya keluar dari Koalisi jika ingin tetap mendapatkan dukungan masyarakat. "Lalu delapan bulan menjelang Pemilu menjadi partai oposisi, daripada bermain di dua kaki. Saya kira berkah tsunami piolitiknya jauh lebih besar daripada bermain di dua kaki," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

    Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

    Nasional
    5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

    5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

    Nasional
    Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

    Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

    Nasional
    Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

    Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

    Nasional
    Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

    Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

    Nasional
    BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

    BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

    Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

    Nasional
    Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

    Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

    Nasional
    Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

    Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

    Nasional
    Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

    Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

    Nasional
    DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

    DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

    Nasional
    Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

    Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

    Nasional
    Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

    Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

    Nasional
    TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

    TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

    Nasional
    Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

    Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com