Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Moncong Putih" Pasca-TK

Kompas.com - 15/06/2013, 13:55 WIB

Oleh Budiarto Shambazy

Kepergian Taufiq Kiemas kebetulan bersamaan dengan perayaan ”Bulan Bung Karno” yang berlangsung setiap Juni. Tak sedikit kalangan menganggap Juni adalah bulan yang spesial untuk mengenang Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 1945, serta ulang tahun Bung Karno, 6 Juni 1901.

Persis setahun lalu, TK—begitu ia akrab disapa—tidak bisa menghadiri penutupan ”Bulan Bung Karno” yang diselenggarakan Megawati Institute di Jakarta. Kebetulan saya membantu prosesi acara, dan almarhum menelepon dari rumah mengucapkan terima kasih.

”Maaf Bang enggak bisa hadir, enggak enak badan,” ujarnya di ujung telepon dengan suara lirih. Setelah panjang lebar ngobrol macam-macam perkara, ia berpesan, ”Bang... tolong bantu Mbak Puan supaya lebih matang berpolitik di partai.”

Ini bukan pesan rahasia karena dia bicara begitu kepada banyak orang tentang obsesinya mengharapkan Puan kelak memimpin PDI-P. Megawati dengan saksama juga membantu proses pematangan Puan yang kini dilatih dengan sejumlah tanggung jawab berat di partai ataupun DPR.

Tentu bukan hanya Puan yang disiapkan untuk menggembalakan PDI-P pada masa depan pasca-Kongres 2015. Sejak Kongres Bali 2010, Megawati merekrut salah satu putranya untuk duduk di jajaran DPP PDI-P, yakni Prananda Prabowo.

Kita tahu ada juga putri Guntur Soekarnoputra, Puti Guntur Soekarnoputri, yang kini jadi anggota DPR. Alhasil, generasi ketiga dinasti Bung Karno still alive and kicking dan masih satu-satunya dinasti yang mempunyai banyak penggemar setia.

Tentu belum ada generasi kedua/ketiga yang menyamai sosok Bung Karno. Ibarat sepak bola, Bung Karno seperti Diego Maradona yang mungkin dilahirkan cuma sekali dalam seribu tahun.

Lebih dari itu, Bung Karno tidak sekadar sosok ”larger than life” yang berjasa sebagai proklamator bersama Bung Hatta. Sebagai pemikir, dia mewarisi konsep-konsep kehidupan bernegara/berbangsa melalui aneka karya tulis.

Semua sumbangsih itu tak menyimpang sedikit pun dari cita-cita kemerdekaan, yakni menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan bangsa besar ini. Pun tak kalah besar jasa Bung Karno terhadap praktik politik yang menjunjung keadaban, etika, dan akal sehat.

Dinasti politik bukan ”barang haram” karena masih tetap laku dipraktikkan di mancanegara. Pilpres 2016 di Amerika Serikat jangan-jangan akan kembali menjadi pertarungan antardua dinasti, Hillary Clinton versus Jeb Bush.

Kadang kala, pelestarian dinasti politik berlangsung kurang mulus seperti di India. Apa lacur, garda depan dinasti Nehru-Gandhi kini justru berada di tangan Sonia Gandhi yang asal Italia itu.

Sekali lagi, kepergian TK dan perayaan Bulan Bung Karno yang waktunya bersamaan membuat kita sadar betapa beruntungnya kita memiliki Pancasila. Kita tidak perlu merasa kalah jasa dibandingkan dengan TK yang berjuang dan berusaha menggairahkan kembali Pancasila.

Ramai diperbincangkan pengaruh kepergian TK terhadap PDI-P menjelang Pemilu-Pilpres 2014. Tak terhindarkan muncul berbagai spekulasi politik, padahal PDI-P sedang berduka.

Satu hal saja, kini mulai bergulir wacana siapa orang PDI-P yang akan menggantikan TK sebagai ketua MPR. Apalagi, banyak yang berharap sang pengganti TK mestinya tetap bekerja keras menggelorakan apa yang disebut dengan ”empat pilar”.

Setiap manusia, tanpa kecuali, pasti ada plus dan minus seperti halnya baterai. Dengan segala maaf dan bukan berniat merendahkan, kepergian TK tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap PDI-P.

Sebagai politisi yang moderat, TK sering berfungsi sebagai penyeimbang hubungan antarpimpinan lembaga negara. Namun, di PDI-P dia tetap di bawah subordinasi Megawati.

Barangkali sering muncul kesan di PDI-P selama ini ada ”matahari kembar”, yakni TK dan Megawati. Padahal, TK justru figur yang tahu diri dan tidak serampangan ikut campur dalam urusan internal/eksternal PDI-P, kecuali sebatas pillow talk.

Sebagai politisi yang dikenal pragmatis, TK sering terkesan mempraktikkan prinsip politics as usual yang khas Indonesia. Dalam istilah Pak Adam Malik, ”semua bisa diatur.”

Sebaliknya, Megawati lebih mempraktikkan the politics of principles yang teguh. Maklum saja, Megawati memimpin sebuah partai nasionalis khas Indonesia yang dimulai dengan perjuangan berat.

Perbedaan itu terlihat jelas ketika mereka bersikap berlawanan saat pencalonan Joko Widodo sebagai calon gubernur DKI. TK tak punya pilihan, kecuali mengikuti kehendak Megawati.

Kepergian TK mengakhiri perjalanan pasutri politisi yang belum ada presedennya dalam sejarah politik kita. TK dan Megawati mengawali karier dari bawah sebagai aktivis GMNI yang sempat merasakan represi politik Orde Baru.

Megawati tetap akan bertindak independen dan leluasa—seperti juga sebelumnya—dalam menggembalakan PDI-P. Suka atau tidak, Megawati salah seorang politisi yang masih punya indra politik keenam yang lumayan tajam.

Tantangan terberat Megawati dalam waktu dekat adalah menyiapkan PDI-P menyongsong Pemilu-Pilpres 2014. Setahun kemudian, datang tantangan tak kalah berat, yakni Kongres 2015.

Saat itu terlihat siapa ”anak biologis” atau ”anak ideologis” yang melanjutkan kepemimpinan Megawati. Beruntung, ”Moncong Putih” punya stok.

Mungkin, untuk Pemilu 2014, PDI-P siap seperti partai-partai lainnya. Sementara untuk Pilpres 2014, Partai Golkar, Gerindra, Hanura, dan PAN sudah mendeklarasikan capresnya masing-masing.

Selamat jalan Bang TK. Innalillahi wa inna ilaihi roji’un.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com