KPK Akan Ajukan Kasasi Putusan Banding Angie

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan akan mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak mengubah lama hukuman anggota mantan Dewan Perwakilan Rakyat Angelina Sondakh.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, KPK akan menempuh upaya kasasi jika berbagai alasan yang diajukan tim jaksa penuntut umum KPK belum diterima pengadilan banding. “Saya menduga, jika berbagai alasan yang diajukan belum diterima oleh pengadilan banding, kemungkinan besar akan diajukan upaya hukum kasasi," kata Bambang melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/6/2013).

Kendati demikian, Bambang mengatakan bahwa pimpinan KPK belum mendapatkan laporan dari tim jaksa penuntut umum mengenai hasil banding tersebut. Seperti diberitakan, upaya KPK untuk memperberat hukuman Angelina alias Angie tidak membuahkan hasil pada tingkat kedua (banding).

Majelis Hakim PT DKI Jakarta menjatuhkan putusan banding yang memperkuat putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dengan demikian, Angie tetap divonis empat tahun enam bulan penjara dalam kasus korupsi anggaran proyek pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Putusan banding Angie ini diambil Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim Pudjiwahono serta anggota majelis hakim, yakni Asnahwati, As’adi Al Ma’ruf, Sudiro, serta Amiek Sumindriyatmi pada 22 Mei 2013. Saat itu majelis hakim tersebut menilai, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah benar sehingga harus dikuatkan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis empat tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider kurungan enam bulan kepada Angie. Hakim menilai, Angie terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima pemberian berupa uang senilai total Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika dari Grup Permai.

Selaku anggota DPR sekaligus Badan Anggaran DPR, Angie menyanggupi untuk menggiring anggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional sehingga dapat disesuaikan dengan permintaan Grup Permai. Putusan Majelis Hakim Tipikor ini pun membebaskan Angie dari tuntutan membayar uang pengganti sekitar Rp 14,5 miliar.

Atas putusan ini, tim jaksa KPK pun mengajukan banding. KPK menilai putusan Majelis Hakim Tipikor itu tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Lamanya masa hukuman Angie yang diputuskan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa karena penerapan pasal yang berbeda.

Hakim menilai Angie terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, sedangkan jaksa memilih Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang ancaman hukumannya lebih berat, maksimal 20 tahun penjara.

Mengenai jumlah uang yang dianggap terbukti diterima, Angie pun berbeda dengan pendapat jaksa. Menurut majelis hakim, Angie hanya terbukti menerima uang Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika, atau sekitar Rp 14,5 miliar. Sementara menurut jaksa, Angie terbukti menerima uang senilai total Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dollar AS sepanjang 2010.

Hakim juga menilai Angie tidak terbukti menggiring anggaran proyek wisma atlet SEA Games Kemenpora. Kini, Angie menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur.