Coret Caleg Parpol Bermasalah, Nurul Puji KPU

Kompas.com - 14/06/2013, 17:16 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin memuji langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoret sejumlah 87 caleg dari lima partai politik karena dianggap tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan. Ke 87 caleg ini tersebar di berbagai daerah pemilihan di Indonesia. Nurul menganggap KPU telah menerapkan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.

"Ini keberanian luar biasa. Apa yang dilakukan KPU sudah benar dan itu sudah dikonsultasikan ke Bawaslu," kata Nurul saat diskusi di KPU, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Kelima partai itu ialah PPP (Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III), PAN (Dapil Sumatera Barat I), Gerindra (Dapil Jawa Barat IX), PKPI (Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI dan NTT I), dan Hanura (Dapil Jawa Barat II). Nurul mengatakan, sikap tegas KPU tentu saja akan menjadi pukulan telak bagi parpol dan calegnya. Meski demikian, hal itu dianggap positif karena dapat memberikan pelajaran berharga bagi calon peserta pemilu di masa yang akan datang.

"Ini pelajaran serius buat partai agar tidak main-main soal caleg perempuan. Jadi, rekrutmen dan pendidikan politik perempuan dilakukan sungguh-sungguh," ujarnya.


Sementara itu, terkait pelaporan KPU yang dilakukan oleh sejumlah parpol ke Bawaslu, menurut Nurul, itu adalah hal yang wajar. Artinya, parpol juga telah menerapkan mekanisme yang terdapat di dalam peraturan yang ada.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

    Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

    Nasional
    Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

    Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

    Nasional
    Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

    Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

    RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

    Nasional
    Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

    Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

    Nasional
    Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

    Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

    Nasional
    Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

    Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

    RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

    Nasional
    TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

    TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

    Nasional
    Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

    Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

    Nasional
    Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

    Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

    Nasional
    Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

    Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

    Nasional
    Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

    Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

    RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

    Nasional
    Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

    Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X