Kompas.com - 14/06/2013, 15:30 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari hasil verifikasi berkas calon anggota legislatif tahap kedua oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), lima partai politik terpaksa harus kehilangan seluruh calegnya dari sejumlah daerah pemilihan (dapil) karena tidak dapat memenuhi kuota keterwakilan 30 persen perempuan dapil tersebut. Bawaslu memberikan waktu sepekan untuk parpol yang keberatan dengan hasil verifikasi yang dirilis KPU terhitung sejak KPU merilis DCS.

"Mereka punya waktu tujuh hari untuk melaporkan kepada kami (Bawaslu) jika merasa tidak menerima keputusan KPU," kata Ketua Bawaslu, Muhammad, saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jumat (14/6/2013).

KPU telah mengumumkan hasil verifikasi berkas caleg tahap kedua, Kamis (14/6/2013), melalui situs resminya, www.kpu.go.id, dan hari ini melalui media cetak. Komplain akan ditunggu hingga pekan depan. Jika lewat dari batas tersebut, kedua parpol itu dianggap menerima keputusan KPU.

Sampai saat ini, baru tiga parpol yang melaporkan KPU terkait persoalan ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga parpol tersebut ialah PAN, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara PKPI dan Partai Hanura belum melaporkan kasus yang menimpa partainya ke Bawaslu.

Seperti diketahui, KPU mencoret lima parpol yang kedapatan tidak dapat memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil. Kelima partai itu ialah PPP (Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III), PAN (Dapil Sumatera Barat I), Gerindra (Dapil Jawa Barat IX), PKPI (Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI dan NTT I), dan Hanura (Dapil Jawa Barat II).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, syarat keterwakilan perempuan tersebut dilanggar karena ada beberapa caleg perempuan yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang disyaratkan, seperti KTP yang kedaluwarsa atau ijazah yang tidak dilegalisasi. Selain itu, ada juga karena parpol tidak dapat menempatkan caleg perempuan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan (zipper system).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

    PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

    Nasional
    Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

    Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

    Nasional
    Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

    Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

    Nasional
    Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

    Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

    Nasional
    Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

    Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

    Nasional
    Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

    Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

    Nasional
    Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

    Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

    Nasional
    Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

    Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

    Nasional
    Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

    Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

    Nasional
    Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

    Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

    Nasional
    PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

    PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

    Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

    Nasional
    Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

    Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

    Nasional
    Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

    Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

    Nasional
    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.