Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1 Dapil Dicoret, Ini Respons Hanura

Kompas.com - 13/06/2013, 21:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura menambah daftar panjang partai politik yang harus kehilangan caleg di daerah pemilihan. Berdasarkan daftar caleg sementara (DCS) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum pada Kamis (13/6/2013) ini, partai yang dipimpin oleh Wiranto tersebut harus kehilangan Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II. KPU menyatakan partai tersebut tidak dapat memenuhi kuota keterwakilan 30 persen perempuan.

Mendengar kabar tersebut, Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi mengaku terkejut. Pasalnya, sebelum berkas bakal caleg tersebut diserahkan ke KPU pada 22 Juni 2013 lalu, dia telah melakukan pengecekan ulang terhadap berkas-berkas tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas.com, pencoretan seluruh caleg Hanura dari Dapil Jawa Barat II disebabkan penempatan nomor urut perempuan (zipper system).

Hanura menempatkan caleg perempuan di dapil pada nomor urut 3, 6, dan 10. KPU menilai hal ini tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di dapil. Namun, hal itu dibantah Yuddy. Menurutnya, partainya telah menempatkan nomor urut perempuan sesuai aturan yang terdapat di dalam zipper system, yaitu di nomor 3, 6, dan 9.

"Seingat saya, posisi caleg perempuan di nomor 3, 6, dan 9. Nomor satu Dadang Rosdiana, nomor 10 yang saya ingat Sally Fabian. Dia (Sally) laki-laki," kata Yuddy melalui pesan singkat yang diterima wartawan.

Hanura, kata Yuddy, menyesalkan sikap KPU yang terkesan kurang terbuka dalam persoalan ini. Menurutnya, KPU seharusnya dapat memanggil parpol sebelum menjatuhi sanksi tindakan administratif.

"Bisa saja masalah teknis belaka yang mudah diperbaiki. Berikan kesempatan memperbaiki dalam tempo singkat," ujarnya.

Meski demikian, dia mengaku masih bersyukur karena KPU telah memperingatkan hal ini. "Kami berpikir positif saja. Tindakan tersebut merupakan peringatan bagi Hanura untuk segera lakukan perbaikan atau memberikan penjelasan," terangnya.

Yuddy menambahkan, selama ini partainya tidak pernah kesulitan dalam menjaring caleg-caleg perempuan untuk maju dalam Pemilu 2014 mendatang. "Hanura tidak kekurangan caleg kuota perempuan di semua dapil termasuk Dapil Jabar II. Jadi, kalau salah tempat saja, ya gampang tinggal ditukar saja. Gitu aja kok repot. Kecuali kurang, ya harus ditambah atau diisi," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com