Kompas.com - 13/06/2013, 20:46 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com  KPK menetapkan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia, Tafsir Nurchamid, sebagai tersangka kasus proyek pembangunan dan instalasi teknologi informasi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011.

"Setelah melakukan penyelidikan, penyidik KPK menemukan dua alat bukti yang cukup dalam kaitan dengan proyek pembangunan dan instalasi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Tafsir disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Lebih jauh, Johan mengatakan, KPK menemukan dugaan penggelembungan harga dari proyek pengadaan senilai Rp 21 miliar tersebut. Mengenai nilai kerugian negara akibat penggelembungan ini, KPK masih menghitungnya. "Ini sedang dilakukan perhitungan persisnya berapa," tambah Johan.

Dia menambahkan, pengusutan kasus ini tidak berhenti pada penetapan Tafsir sebagai tersangka. Terbuka kemungkinan adanya tersangka lain sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup. Adapun Tafsir diketahui pernah menjabat wakil dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI pada 2003-2007. Saat itu, dekan dijabat Gumilar R Soemantri.

Tafsir diketahui sebagai dosen di Jurusan Administrasi FISIP UI. Dia memperoleh gelar doktor dan master di Bidang Administrasi Pajak dari Pascasarjana UI setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi UI. Terkait penyelidikan proyek teknologi informasi perpustakaan ini, KPK pernah meminta keterangan Demisioner Rektor UI Gumilar R Soemantri.

Kepada Kompas, Gumilar mengaku tidak terlibat langsung dalam proyek pengadaan teknologi informasi di perpustakaan UI tersebut. Dia mengaku menyetujui kebijakan pengadaan teknologi informasi, tetapi tidak terlibat langsung dalam proses pengadaan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

    Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

    Nasional
    Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

    Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

    Nasional
    PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

    PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

    Nasional
    Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

    Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

    Nasional
    Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

    Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

    Nasional
    Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

    Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

    Nasional
    Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

    Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

    Nasional
    Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

    Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

    Nasional
    Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

    Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

    Nasional
    Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

    Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

    Nasional
    Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

    Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

    Nasional
    Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

    Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

    Nasional
    Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

    Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

    Nasional
    Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

    Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

    Nasional
    Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

    Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X