Caleg Dicoret, Parpol Masih Berpeluang Capai Ambang Batas

Kompas.com - 13/06/2013, 16:57 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski nantinya partai politik tidak memiliki calon legislatif di suatu dapil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan setiap parpol tidak perlu khawatir kehilangan suara. Pasalnya, masyarakat dapat tetap memilih partai tersebut. Parpol tersebut masih tetap memiliki kesempatan untuk memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT).

"Parpol masih dapat dipilih karena akan berguna untuk penentuan parliamentary treshold. Hanya, kalau nanti dia lolos parliamentary treshold, kursi yang diperoleh akan kosong karena tidak ada wakilnya," kata Komisioner KPU  Sigit Pamungkas saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2013).

Seperti diketahui, berdasarkan hasil verifikasi tahap dua, terdapat empat partai politik yang dicoret seluruh calegnya dari dapil tertentu, yaitu Partai Gerindra (Dapil Jawa Barat IX), PPP (Dapil Jawa Barat II, Jawa Tengah III), PAN (Dapil Sumatera Barat I), dan PKPI (Dapil Jawa Barat V, Jawa Barat VI, dan NTT I). Keempat parpol tersebut dicoret lantaran tidak dapat memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30 persen di dapil.

Sigit mengatakan, kondisi seperti itu merupakan konsekuensi penerapan undang-undang sehingga tidak ada pihak yang bisa  dipersalahkan. Sekalipun ada pihak yang dirugikan, pihak itu adalah parpol itu sendiri.

"Suara itu berguna untuk parliamentary treshold. Oke lolos, dia ikut serta dalam penghitungan kursi. Misalnya, dia dapat lima, tapi orangnya tidak ada," kata Sigit mencontohkan.

 

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Minta Kartu Pra Kerja Diprioritaskan bagi Korban PHK Akibat Covid-19

    Jokowi Minta Kartu Pra Kerja Diprioritaskan bagi Korban PHK Akibat Covid-19

    Nasional
    Gerindra Minta Riza Patria Segera Bantu Anies Tangani Covid-19

    Gerindra Minta Riza Patria Segera Bantu Anies Tangani Covid-19

    Nasional
    DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?

    DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?

    Nasional
    Pasien di RSD Covid-19 Wisma Atlet Berkurang 9 Orang

    Pasien di RSD Covid-19 Wisma Atlet Berkurang 9 Orang

    Nasional
    PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan

    PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan

    Nasional
    Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

    Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

    Nasional
    Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

    Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

    Nasional
    BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

    BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

    Nasional
    KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

    KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

    Nasional
    BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

    BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

    Nasional
    Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

    Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

    Nasional
    Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

    Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

    Nasional
    Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

    Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

    Nasional
    Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

    Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

    Nasional
    Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

    Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X