Kompas.com - 12/06/2013, 18:33 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengamat menilai pelaksanaan Pemilu 2014 tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2009. Sistim proporsional terbuka yang dianut pada pemilu 2014 diperkirakan membuat caleg jor-joran dalam menggelontorkan dana kampanye. Pasalnya, caleg dipaksa mendapat dukungan sebanyak mungkin jika ingin terpilih sebagai anggota DPR.

Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung mengatakan, setidaknya ada lima cara yang dapat dilakukan untuk menyiasati pelaksanaan pemilu yang berbiaya mahal. Pertama, membuat aturan yang memperbolehkan partai untuk membuat badan usaha. Melalui badan usaha tersebut, partai dapat berproduksi sesuatu untuk dijual. Nantinya, uang keuntungan hasil penjualan produk itulah yang digunakan untuk membiayai dana kampanye.

"Kedua, bisa mengambil contoh di negara-negara barat dimana kampanye dibiayai oleh negara," kata Pramono, yang juga Wakil Ketua DPR, di Jakarta, Kamis (12/6/2013).

Cara selanjutnya, sambung Pramono, mengganti sistim proporsional terbuka menjadi sistim proporsional gabungan. Artinya, anggota legislatif yang nantinya akan duduk di Parlemen dipilih melalui dua sistem, yaitu dipilih oleh publik dan penunjukan langsung oleh parpol.

Keempat, pemerintah dan KPU, melalui UU dan Peraturan KPU, membuat regulasi pembatasan dana kampanye yang dapat dikeluarkan oleh caleg. Dengan demikian, tidak ada lagi pandangan mengenai pertarungan antara orang kaya dengan orang miskin.

"Terakhir, pemilukada langsung hanya untuk daerah tingkat dua saja. Sedangkan, pemilihan gubernur ditentukan oleh DPRD," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Malai Beroperasi Sore Ini

    Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Malai Beroperasi Sore Ini

    Nasional
    Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

    Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

    Nasional
    Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

    Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

    Nasional
    Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

    Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

    Nasional
    Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

    Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

    Nasional
    Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

    Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

    Nasional
    Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung

    Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

    Nasional
    PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

    PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

    Nasional
    Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

    Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

    Nasional
    Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

    Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

    Nasional
    Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

    Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

    Nasional
    MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

    MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

    Nasional
    Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

    Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

    Nasional
    MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

    MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

    Nasional
    Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

    Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.