Kompas.com - 12/06/2013, 18:33 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengamat menilai pelaksanaan Pemilu 2014 tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2009. Sistim proporsional terbuka yang dianut pada pemilu 2014 diperkirakan membuat caleg jor-joran dalam menggelontorkan dana kampanye. Pasalnya, caleg dipaksa mendapat dukungan sebanyak mungkin jika ingin terpilih sebagai anggota DPR.

Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung mengatakan, setidaknya ada lima cara yang dapat dilakukan untuk menyiasati pelaksanaan pemilu yang berbiaya mahal. Pertama, membuat aturan yang memperbolehkan partai untuk membuat badan usaha. Melalui badan usaha tersebut, partai dapat berproduksi sesuatu untuk dijual. Nantinya, uang keuntungan hasil penjualan produk itulah yang digunakan untuk membiayai dana kampanye.

"Kedua, bisa mengambil contoh di negara-negara barat dimana kampanye dibiayai oleh negara," kata Pramono, yang juga Wakil Ketua DPR, di Jakarta, Kamis (12/6/2013).

Cara selanjutnya, sambung Pramono, mengganti sistim proporsional terbuka menjadi sistim proporsional gabungan. Artinya, anggota legislatif yang nantinya akan duduk di Parlemen dipilih melalui dua sistem, yaitu dipilih oleh publik dan penunjukan langsung oleh parpol.

Keempat, pemerintah dan KPU, melalui UU dan Peraturan KPU, membuat regulasi pembatasan dana kampanye yang dapat dikeluarkan oleh caleg. Dengan demikian, tidak ada lagi pandangan mengenai pertarungan antara orang kaya dengan orang miskin.

"Terakhir, pemilukada langsung hanya untuk daerah tingkat dua saja. Sedangkan, pemilihan gubernur ditentukan oleh DPRD," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 Seperti Negara Lain

    Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 Seperti Negara Lain

    Nasional
    Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

    Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

    Nasional
    Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang 'Latihan' Peretas

    Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang "Latihan" Peretas

    Nasional
    Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

    Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

    Nasional
    Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

    Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

    Nasional
    Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

    Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

    Nasional
    Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

    Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

    Nasional
    Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

    Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

    Nasional
    Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

    Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

    Nasional
    Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

    Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

    Nasional
    Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

    Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

    Nasional
    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Nasional
    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Nasional
    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.