Disebut Naikkan BBM Mengada-ada, Ini Komentar Presiden

Kompas.com - 12/06/2013, 16:20 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat mereka yang mengkritik rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak paham kondisi fiskal Indonesia dan dampaknya. Jika tidak dinaikkan, kata Presiden, maka defisit anggaran akan membengkak di atas tiga persen atau melanggar undang-undang.

"Ekonomi kita juga tidak sehat. Kalau ada yang komentar pemerintah mengada-ada, DPR juga begitu, tidak paham bahwa fiskal kita alami masalah," kata Presiden saat acara laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Hal itu dikatakan Presiden ketika menanggapi laporan BPK bahwa defisit anggaran dalam APBN Perubahan 2012 lebih tinggi dibanding di APBN 2011. Laporan BPK itu, kata Presiden, alasan pemerintah melakukan perubahan APBN 2013.

Presiden mengatakan, meningkatnya defisit anggaran lantaran membengkaknya subsidi. Untuk itu, pemerintah ingin mengurangi subsidi BBM. "Jadi kurangi subsidi ada alasannya, ada tujuannya. Kita harus jadi bangsa yang rasional, bisa menalar dengan baik," katanya.

Presiden menjelaskan, biang keladinya dari semua ini adalah melambatnya pertumbuhan di dunia, termasuk Indonesia. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata Kepala Negara, mengakibatkan pemasukan dari pajak berkurang. Meski demikian, Indonesia dianggap lebih baik jika dibandingkan negara-negara di Eropa yang lebih gaduh.

"Oleh karena itu, kepada pimpinan kementerian/lembaga, kalau ada pengurangan anggaran belanja yang cukup moderat, relatif kecil, pahamilah itu bagian dari solusi. Sampaikan juga kepada DPR itu bagian dari solusi," kata Presiden.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, maka 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Hanya, kenaikan harga BBM itu akan direalisasikan jika DPR menyetujui program kompensasi. Hingga saat ini, masih ada fraksi yang menolak program kompensasi BLSM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

    Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

    Nasional
    Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

    Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

    Nasional
    Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

    Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

    Nasional
    Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

    Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

    Nasional
    Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

    Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

    Nasional
    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    Nasional
    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Nasional
    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Nasional
    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Nasional
    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Nasional
    Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

    Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

    Nasional
    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    Nasional
    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Nasional
    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.