Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Jangan Anggap Kami Pembangkang

Kompas.com - 12/06/2013, 09:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini mengatakan, sikap partainya yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tak dimaknai sebagai pembangkangan terhadap Presiden. Sikap PKS ini memancing reaksi dan kritik dari partai mitra koalisi lainnya.

"Bukan sinyal lagi, mereka (partai koalisi) sudah terang-terangan ngomong kritik PKS. Tapi menurut saya, sikap-sikap kritis PKS jangan dimaknai sebagai sebuah pembangkangan. Jangan dimaknai sebuah kenakalan," ujar Jazuli saat dihubungi, Rabu (12/6/2013).

Menurut Jazuli, penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM itu adalah bentuk kasih sayang dalam mengatasi persoalan rakyat. Ia menilai pandangan-pandangan yang menyebutkan PKS harus keluar dari koalisi tak akan membuat partainya kebakaran jenggot.

"Kami tidak akan meresponsnya dengan marah. Itu sikap mereka, biarkan saja. Kami juga punya sikap yang lain. Boleh dong PKS punya sikap, masa hanya partai-partai lain yang boleh," kata Jazuli.

Ia juga mengkritik pernyataan-pernyataan petinggi Partai Demokrat yang menyebutkan PKS munafik. Pernyataan itu dianggap tidak merefleksikan semangat demokrasi yang ada di tubuh Partai Demokrat.

"Lagi pula dari banyak kebijakan yang ada, kami hanya berbeda pada saat BBM dan Century. Lainnya, kami mendukung kalau memang itu untuk rakyat," tuturnya.

Seperti diketahui, semua partai koalisi pemerintahan melakukan pertemuan pada Selasa (11/6/2013) malam. Pertemuan dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain SBY, hadir pula Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Alie, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Syarief menjelaskan, Setgab memang sengaja tidak mengundang PKS dalam rapat tadi malam. Menurutnya, sikap itu merupakan bentuk kekecewaan koalisi akan sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM meski telah disepakati dalam koalisi.

"Ini salah satu bentuk kekecewaan kita (dengan PKS)," kata Syarief Hasan di JCC, Jakarta, Selasa (11/6/2013) malam.

Syarief mengatakan, PKS sebagai anggota koalisi diharapkan mendukung suasana strategis untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia secara bersama-sama. Namun, ternyata PKS memiliki pandangan berbeda.

"Kami tentunya sebagai koalisi kecewa," kata Menteri Urusan Koperasi dan UKM itu.

Mengenai sikap Setgab terhadap PKS, Syarief mengatakan belum memutuskannya. "Kami lebih mementingkan menyelamatkan ekonomi Indonesia, kepentingan rakyat. (Tapi) kami tetap kecewa (terhadap PKS)," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus 'Vina Cirebon' Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

    Kasus "Vina Cirebon" Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

    Nasional
    Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

    Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Cegah Kader 'Mencurikan Diri' ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

    PDI-P Cegah Kader "Mencurikan Diri" ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

    Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

    Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

    Nasional
    Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

    Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

    Nasional
    Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

    Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

    Nasional
    Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

    Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

    Nasional
    Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

    Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

    Nasional
    PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

    PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

    Nasional
    Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

    Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

    Nasional
    Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi 'Online'

    Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi "Online"

    Nasional
    MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk 'Skincare'

    MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk "Skincare"

    Nasional
    16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

    16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

    Nasional
    Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

    Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com