Partai Koalisi Rela Jokowi Berpasangan dengan Megawati pada Pilpres 2014

Kompas.com - 12/06/2013, 04:26 WIB
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai-partai dalam koalisi pendukung pemerintah menyatakan tak berkeberatan bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo sebagai pasangan kandidat pada Pemilu Presiden 2014.

"Kami menghormati siapa pun kandidat capres yang akan diusung partai lain, termasuk bila capres Mega-Jokowi memang benar-benar didorong PDI Perjuangan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Teguh Juwarno, Selasa (11/6/2013).

Hal senada juga diutarakan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan. Partai yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyerahkan kepada masyarakat mengenai pasangan capres mana yang mau didukung.

Termasuk juga jika masyarakat lebih memilih Ketua Umum PDI-P Megawati dan Jokowi sebagai pasangan capres 2014 mendatang. "Semuanya serahkan ke rakyat," kata Syarief.

Keduanya hadir dalam rapat Sekretariat Gabungan dari partai-partai pendukung pemerintah dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (11/6/2013) malam. Rapat berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC).

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Alie, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hassan.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

    Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

    Nasional
    Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

    Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

    Nasional
    KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

    KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

    Nasional
    KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

    KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

    Nasional
    Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

    Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

    Nasional
    Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

    Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

    Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

    Nasional
    Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

    Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

    Nasional
    Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

    Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

    Nasional
    Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

    Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

    Nasional
    Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

    Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

    Nasional
    Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

    Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

    Nasional
    Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

    Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

    Nasional
    Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

    Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

    Nasional
    Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

    Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X