Kompas.com - 11/06/2013, 17:05 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap agar model kerja pengadilan etika yang diterapkan pihaknya juga diterapkan di seluruh institusi pemerintahan. Harapan itu disampaikan DKPP kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

DKPP menemui Presiden untuk melaporkan hasil kinerja selama satu tahun. Hadir Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, didampingi anggota DKPP, yakni Ida Budhiati, Nelson Simanjuntak, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hayati Sardini.

Jimly mengatakan, selain menjelaskan hasil kinerja, pihaknya juga menyinggung sistem peradilan etika ketika menangani laporan dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Berbeda dengan lembaga kode etik di institusi lain, kata Jimly, pengadilan di DKPP menerapkan seperti pengadilan modern.

"Semua pihak kita dengar, ada advokatnya, sidangnya terbuka," kata Jimly sesuai bertemu Presiden.

Jimly menambahkan, melihat pelanggaran etika penyelenggara negara selama ini, peristiwa itu telah merusak nama baik institusi. Pasalnya, dengan perkembangan sosial media, berita sudah bisa menyebar ke seluruh dunia hanya dengan hitungan menit.

Jimly menambahkan, sistem peradilan etika di institusi lain tidak menjadi solusi lantaran digelar secara tertutup. Publik tidak tahu apakah pelanggaran etika yang dilaporkan diproses atau tidak. Jika diproses, publik tidak bisa mengetahui fakta apa saja yang ada di pengadilan.

"Ada pelanggaran yang tiga tahun belum selesai-selesai. Belum selesai (perkaranya), citra institusinya sudah rusak. Maka perlu mekanisme yang lebih sederhana untuk menyelamatkan institusi," kata Jimly.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jimly melanjutkan, pihaknya berharap penanganan etika itu diatur dalam undang-undang khusus seperti UU Etika Penyelenggara Negara. UU itu bisa mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran etika. Adapun aturan terkait etika diserahkan ke masing-masing institusi. Menurutnya, bisa juga dibentuk satu lembaga untuk memproses banding atas putusan.

Bagaimana tanggapan Presiden atas usulan DKPP? "Presiden menyambut baik usulan DKPP untuk menjadikan DKPP model beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," jawab mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Nasional
Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Nasional
Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Nasional
Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Nasional
BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Nasional
Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

Nasional
Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

Nasional
BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.