Kompas.com - 10/06/2013, 15:07 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku banyak yang mendorongnya untuk mengikuti bursa konvensi calon presiden Partai Demokrat. Namun, saat ini, Anas mengaku ingin fokus menghadapi masalah hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengembangkan bisnisnya di bidang konveksi.

"Ada banyak teman-teman yang meminta, mendorong saya ikut konvensi Partai Demokrat, tapi sekarang saya sedang konsentrasi, pertama menghadapi persoalan hukum. Kedua belajar bisnislah, kecil-kecilan. Saya sedang belajar konveksi dan lain-lain," terang Anas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/6/2013).

Namun, Anas tidak tegas menjawab apakah akan mempertimbangkan dorongan pendukungnya untuk mengikuti konvensi capres Partai Demokrat. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang itu juga mengaku belum mengetahui mekanisme konvensi.

"Saya enggak tahu. Kalau ada konvensi, konvensinya seperti apa saya belum tahu," katanya.

Sebelumnya, dukungan agar Anas maju dalam konvensi capres Partai Demokrat dilontarkan mantan Wakil Direktur Eksekutif partai itu, M Rahmad. Menurut dia, Anas masih memiliki dukungan di internal Partai Demokrat untuk maju sebagai capres.

"Banyak desakan dari bawah (pengurus daerah dan cabang) agar Anas ikut konvensi. Ketika didesak, Anas tersenyum. Jadi, kami memahaminya senyuman itu positif," ujar Rahmad saat dihubungi, Rabu (5/6/2013).

Dia mengungkapkan, saat ini Anas masih mempertimbangkan opsi ikut dalam konvensi yang digelar Partai Demokrat. Anas, lanjutnya, khawatir konvensi hanya akan dijadikan siasat bagi mantan partainya itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Konvensi Demokrat ini beneran atau hanya siasat mengambil energi politik untuk mendongkrak Partai Demokrat. Kalau konvensi betulan, senyuman Anas itu rasanya bermakna positif," kata dia.

Seperti diketahui, Partai Demokrat akan melakukan konvensi untuk menjaring calon presiden. Konvensi bersifat semi-terbuka dengan artian siapa pun bisa mendaftar, tetapi tetap diseleksi melalui sistem survei. Partai ini akan menggunakan tiga lembaga survei untuk menakar tingkat elektabilitas setiap kandidat.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nasional
    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Nasional
    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Nasional
    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    Nasional
    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Nasional
    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    Nasional
    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    Nasional
    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    Nasional
    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Nasional
    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Nasional
    KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

    KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.