Anas Pilih Bisnis Konveksi daripada Ikut Konvensi

Kompas.com - 10/06/2013, 15:07 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku banyak yang mendorongnya untuk mengikuti bursa konvensi calon presiden Partai Demokrat. Namun, saat ini, Anas mengaku ingin fokus menghadapi masalah hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengembangkan bisnisnya di bidang konveksi.

"Ada banyak teman-teman yang meminta, mendorong saya ikut konvensi Partai Demokrat, tapi sekarang saya sedang konsentrasi, pertama menghadapi persoalan hukum. Kedua belajar bisnislah, kecil-kecilan. Saya sedang belajar konveksi dan lain-lain," terang Anas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/6/2013).

Namun, Anas tidak tegas menjawab apakah akan mempertimbangkan dorongan pendukungnya untuk mengikuti konvensi capres Partai Demokrat. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang itu juga mengaku belum mengetahui mekanisme konvensi.

"Saya enggak tahu. Kalau ada konvensi, konvensinya seperti apa saya belum tahu," katanya.

Sebelumnya, dukungan agar Anas maju dalam konvensi capres Partai Demokrat dilontarkan mantan Wakil Direktur Eksekutif partai itu, M Rahmad. Menurut dia, Anas masih memiliki dukungan di internal Partai Demokrat untuk maju sebagai capres.

"Banyak desakan dari bawah (pengurus daerah dan cabang) agar Anas ikut konvensi. Ketika didesak, Anas tersenyum. Jadi, kami memahaminya senyuman itu positif," ujar Rahmad saat dihubungi, Rabu (5/6/2013).

Dia mengungkapkan, saat ini Anas masih mempertimbangkan opsi ikut dalam konvensi yang digelar Partai Demokrat. Anas, lanjutnya, khawatir konvensi hanya akan dijadikan siasat bagi mantan partainya itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Konvensi Demokrat ini beneran atau hanya siasat mengambil energi politik untuk mendongkrak Partai Demokrat. Kalau konvensi betulan, senyuman Anas itu rasanya bermakna positif," kata dia.

Seperti diketahui, Partai Demokrat akan melakukan konvensi untuk menjaring calon presiden. Konvensi bersifat semi-terbuka dengan artian siapa pun bisa mendaftar, tetapi tetap diseleksi melalui sistem survei. Partai ini akan menggunakan tiga lembaga survei untuk menakar tingkat elektabilitas setiap kandidat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Nasional
    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    Nasional
    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Nasional
    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Nasional
    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Nasional
    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Nasional
    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Nasional
    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Nasional
    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Nasional
    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Nasional
    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Nasional
    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    Nasional
    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.