Anas Pilih Bisnis Konveksi daripada Ikut Konvensi

Kompas.com - 10/06/2013, 15:07 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku banyak yang mendorongnya untuk mengikuti bursa konvensi calon presiden Partai Demokrat. Namun, saat ini, Anas mengaku ingin fokus menghadapi masalah hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengembangkan bisnisnya di bidang konveksi.

"Ada banyak teman-teman yang meminta, mendorong saya ikut konvensi Partai Demokrat, tapi sekarang saya sedang konsentrasi, pertama menghadapi persoalan hukum. Kedua belajar bisnislah, kecil-kecilan. Saya sedang belajar konveksi dan lain-lain," terang Anas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/6/2013).

Namun, Anas tidak tegas menjawab apakah akan mempertimbangkan dorongan pendukungnya untuk mengikuti konvensi capres Partai Demokrat. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang itu juga mengaku belum mengetahui mekanisme konvensi.

"Saya enggak tahu. Kalau ada konvensi, konvensinya seperti apa saya belum tahu," katanya.

Sebelumnya, dukungan agar Anas maju dalam konvensi capres Partai Demokrat dilontarkan mantan Wakil Direktur Eksekutif partai itu, M Rahmad. Menurut dia, Anas masih memiliki dukungan di internal Partai Demokrat untuk maju sebagai capres.

"Banyak desakan dari bawah (pengurus daerah dan cabang) agar Anas ikut konvensi. Ketika didesak, Anas tersenyum. Jadi, kami memahaminya senyuman itu positif," ujar Rahmad saat dihubungi, Rabu (5/6/2013).

Dia mengungkapkan, saat ini Anas masih mempertimbangkan opsi ikut dalam konvensi yang digelar Partai Demokrat. Anas, lanjutnya, khawatir konvensi hanya akan dijadikan siasat bagi mantan partainya itu.

"Konvensi Demokrat ini beneran atau hanya siasat mengambil energi politik untuk mendongkrak Partai Demokrat. Kalau konvensi betulan, senyuman Anas itu rasanya bermakna positif," kata dia.

Seperti diketahui, Partai Demokrat akan melakukan konvensi untuk menjaring calon presiden. Konvensi bersifat semi-terbuka dengan artian siapa pun bisa mendaftar, tetapi tetap diseleksi melalui sistem survei. Partai ini akan menggunakan tiga lembaga survei untuk menakar tingkat elektabilitas setiap kandidat.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

    KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

    Nasional
    Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

    Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

    Nasional
    50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

    50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

    Nasional
    Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

    Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

    Nasional
    Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

    Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

    Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

    Nasional
    Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

    Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

    Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

    Nasional
    UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

    UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

    Nasional
    Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

    Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

    Nasional
    Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

    Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

    Nasional
    Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

    Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

    Nasional
    Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

    Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

    Nasional
    Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

    Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

    Nasional
    Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

    Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X