Kompas.com - 10/06/2013, 10:37 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Toto Suryaningtyas

Isu keterlibatan sejumlah kader partai politik dalam kasus korupsi telah berdampak lebih jauh. Selain penurunan citra politik parpol, berbagai identitas positif yang dilekatkan publik pada parpol juga turut luntur terpengaruh.

Dugaan tindakan korupsi dalam kasus suap impor daging sapi yang melibatkan sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera tampaknya menjadi faktor yang paling memengaruhi pandangan publik terhadap sosok parpol ini. Seiring dengan pemberitaan, asosiasi publik terhadap PKS cenderung berubah dari salah satu partai yang dinilai paling solid dan prospektif menjadi partai yang dinilai paling tidak siap menghadapi Pemilu 2014. Hasil rangkaian jajak pendapat tentang parpol menunjukkan, penilaian publik terhadap PKS berbalik dari parpol yang dinilai bercitra baik (jajak 2003-2010) menjadi bercitra buruk (jajak 2013).

Kondisi serupa terjadi pula pada Partai Demokrat (PD). Dugaan keterlibatan petinggi partai dalam kasus Hambalang ternyata belum pupus dari ingatan publik. Citra parpol ini pun masih dilekatkan publik dengan korupsi. Sedemikian kuat persepsi korupsi yang terlekat di benak publik sehingga separuh lebih bagian responden menuding parpol ini sebagai yang paling korup di antara parpol-parpol saat ini. Proporsi ini nyaris tiga kali lipat proporsi responden yang menuding PKS korup (jajak Juni 2013).

Sulit dimungkiri, terdapat pesan kuat bahwa korupsi merupakan isu paling utama dalam konteks politik saat ini. Kekuatan politik apa pun bakal tergerus dan tumbang jika keterlibatan dengan korupsi semakin jelas terpapar ke publik. Dalam sejumlah jajak pendapat Kompas terbaru terungkap juga perspektif publik yang menilai citra parpol atas dasar keterlibatannya dalam korupsi. Dengan kata lain, korupsi menjadi ”ukuran standar” yang dipadankan pada parpol untuk dipakai sebagai bahan penilaian. Dalam kaitan ini, patut pula dicatat peran KPK yang dinilai publik lebih legitimate dalam mengungkap kasus korupsi kakap.

Dalam perspektif ilmuwan politik Mark E Warren, korupsi sedemikian berbahaya dalam sistem demokrasi karena ”memutus jalinan pembentukan keputusan kolektif”, yaitu karena keputusan politik (di DPR dan pemerintah) tidak lagi terhubung dengan aspirasi publik. Menurut Warren, sulitnya memupus ingatan kolektif atas korupsi disebabkan korupsi berlangsung dalam ranah proses dan melibatkan institusi sehingga bersifat rutin dan dengan demikian ”mengikat” secara mendalam pihak-pihak yang terlibat (”Corrupting Democracy”, American Journal of Political Science, Vol 48, April 2004). Padahal, itulah esensi dasar demokrasi kontemporer sebagai sebuah mekanisme yang menghubungkan tertib hukum negara (legal order) dengan rezim politik yang mewujudkan kepentingan masyarakat (Jane-Erik Lane & Svante Ersson, 2003).

Dalam jajak pendapat ini, persepsi atas korupsi itu bahkan tampaknya telah meluas-melebar, mengubah cukup drastis lanskap penilaian publik atas citra parpol, mekanisme internal parpol, dan bahkan prospek elektabilitas parpol. Penilaian publik atas parpol yang dinilai korup kini berayun dari kutub opini positif ke negatif dan penilaian ”serba minus”. Penilaian meluber ke mana-mana, tak hanya mencakup citra parpol terkait, tetapi juga manajemen internal, kaderisasi, militansi, soliditas, dan tentu saja minat memilih yang kian terpuruk (lihat tabel).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Konsistensi parpol

Di satu sisi, korupsi dianggap paling berperan memerosotkan pamor PD dan PKS serta membuat publik secara gebyah uyah membuat penilaian negatif terhadap berbagai aspek parpol tersebut. Meski demikian, jika dirunut, hasil jajak pendapat terhadap PKS dan PD selama tiga tahun terakhir menunjukkan, sikap responden yang menegasi kedua parpol itu sangat dipengaruhi persepsi inkonsistensi PKS dan PD atas ideologi dan slogan yang disuarakan. Sebagaimana diketahui, jargon PKS adalah bersih dan antikorupsi. Lebih dari itu, PKS menawarkan sosok partai bernapaskan Islam yang sedianya sangat berkomitmen terhadap isu moral dan akhlak (sebagaimana peran PKS dalam pembentukan UU Antipornografi tahun 2008).

Sebagaimana Habermas (1987) katakan, korupsi dalam ranah publik (public sphere), yang diperhitungkan bukan semata substansi soal ”benar-salah”, melainkan lebih pada proses yang deliberatif. Dalam soal ini, di antaranya adalah ”kesepakatan” yang dibangun antara parpol dan publik melalui janji-janji dan slogan parpol.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Nasional
24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

Nasional
KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Nasional
Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

Nasional
Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X