KJRI Jeddah Rusuh, Perlu Timwas TKI

Kompas.com - 10/06/2013, 09:05 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatullah mengingatkan perlunya pembentukan Tim Pengawas TKI oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Keberadaan Timwas dinilai perlu untuk memunculkan dorongan politik agar instansi terkait segera menyelesaikan persoalan TKI di Arab Saudi yang selama ini terkatung-katung hingga akhirnya terjadi kerusuhan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah pada Minggu (9/6/2013) waktu setempat.

"Saya mengingatkan kembali Pimpinan DPR untuk segera membentuk Timwas TKI karena pengaruh politis DPR sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah lintas sektoral dan lintas nasional," ujar Poempida dalam pernyataan tertulisnya, Senin (10/6/2013).

Poempida menilai, penyelesaian masalah TKI yang menumpuk ini dapat diakselerasi jika DPR dapat memaksimalkan hak pengawasannya secara intensif. Dua pekan lalu, kata dia, saat Raker Komisi IX dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sempat disinggung masalah proses amnesti bagi TKI yang overstay di Arab Saudi.

"Saya pun telah melaporkan adannya 300-an TKI yang terkatung-katung di Saudi Arabia. Respons yang tegas tidak juga kunjung datang dari kedua lembaga yang berwenang dalam masalah TKI ini," kata Poempida.

Aksi pembakaran yang terjadi di depan Konsulat Jenderal (KJRI) di Jeddah, ujarnya, adalah puncak amarah para TKI yang tidak juga mendapat kejelasan atas status mereka.

"Ini jelas menambah tumpukan masalah TKI yang tak kunjung terselesaikan," katanya.

Seperti diberitakan, ribuan pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk di KJRI, Minggu (9/6/2013) waktu setempat. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk Konsulat dan berusaha menerobos untuk membakar gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan.

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur, seperti dikutip Arab News, mengatakan, semua diplomat dan staf konsuler aman. Kru Pertahanan Sipil, polisi, pasukan khusus, dan ambulans Bulan Sabit Merah turun ke tempat kejadian untuk memulihkan ketertiban. Jalan menuju ke Konsulat ditutup.

Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013). Saat itu, para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" Konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Setidaknya tiga perempuan terluka dan pingsan. Para pekerja Indonesia di Arab Saudi yang tak memiliki izin bekerja punya tenggat waktu hingga 3 Juli 2013 untuk "melegalkan" keberadaan dan aktivitas mereka.

Dokumen yang harus dipastikan mereka miliki adalah visa kerja. Perseteruan antara para pekerja, polisi, dan pejabat Konsulat diduga dipicu frustrasi para pekerja karena lamanya proses pengurusan dokumen dan kurangnya pengorganisasian di Konsulat.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

    Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

    Nasional
    Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

    Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

    Nasional
    Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

    Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

    Nasional
    KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

    KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

    Nasional
    Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

    Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

    Nasional
    Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

    Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

    Nasional
    KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

    KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

    Nasional
    Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

    Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

    Nasional
    Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

    Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

    Nasional
    Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Nasional
    Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

    Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

    Nasional
    Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

    Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

    Nasional
    Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

    Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

    Nasional
    Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

    Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

    Nasional
    Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

    Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X