Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly Merasa Tak Pantas Ikut Konvensi Demokrat

Kompas.com - 07/06/2013, 15:54 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie menolak ikut dalam konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat. Jimly mengaku tidak pantas untuk maju sebagai calon presiden.

"Kan tidak pantas, kan kita juga ukur baju," kata Jimly saat menyambangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku sudah menyampaikan kepada Ketua Umum Harian Partai Demokrat Syarief Hasan kalau dirinya tidak ikut konvensi Partai Demokrat. Kendati demikian, Jimly bersedia hadir dalam konvensi jika dia memang diundang.

"Saya bilang sama Syarief Hasan, kalau capres, pantas-pantaslah. Kasihan Partai Demokratnya, kan saya tidak terkenal, saya tidak akan mungkin naikkan elektabilitas partai karena orang desa enggak kenal saya," tutur Jimly.

Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat akan melaksanakan konvensi untuk menjaring calon presiden yang akan diusungnya pada bulan ini. Mekanisme konvensi partai itu mengharuskan setiap kandidat untuk menyampaikan visi dan misi, melakukan debat, hingga akhirnya dipilih.

Konvensi calon presiden ini sengaja digulirkan Partai Demokrat untuk memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh potensial yang tak punya partai untuk maju dalam bursa pemilihan presiden 2014. Para tokoh ini bisa berasal dari akademisi, purnawirawan TNI, politikus, dan tokoh muda.

Saat ini sejumlah tokoh sudah menyatakan ketertarikan ikut konvensi Partai Demokrat. Mereka adalah Ketua DPR yang juga elite Demokrat, Marzuki Alie; Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD; dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Belakangan, nama Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, juga disebut masuk dalam bursa konvensi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com