Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly Merasa Tak Pantas Ikut Konvensi Demokrat

Kompas.com - 07/06/2013, 15:54 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie menolak ikut dalam konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat. Jimly mengaku tidak pantas untuk maju sebagai calon presiden.

"Kan tidak pantas, kan kita juga ukur baju," kata Jimly saat menyambangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku sudah menyampaikan kepada Ketua Umum Harian Partai Demokrat Syarief Hasan kalau dirinya tidak ikut konvensi Partai Demokrat. Kendati demikian, Jimly bersedia hadir dalam konvensi jika dia memang diundang.

"Saya bilang sama Syarief Hasan, kalau capres, pantas-pantaslah. Kasihan Partai Demokratnya, kan saya tidak terkenal, saya tidak akan mungkin naikkan elektabilitas partai karena orang desa enggak kenal saya," tutur Jimly.

Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat akan melaksanakan konvensi untuk menjaring calon presiden yang akan diusungnya pada bulan ini. Mekanisme konvensi partai itu mengharuskan setiap kandidat untuk menyampaikan visi dan misi, melakukan debat, hingga akhirnya dipilih.

Konvensi calon presiden ini sengaja digulirkan Partai Demokrat untuk memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh potensial yang tak punya partai untuk maju dalam bursa pemilihan presiden 2014. Para tokoh ini bisa berasal dari akademisi, purnawirawan TNI, politikus, dan tokoh muda.

Saat ini sejumlah tokoh sudah menyatakan ketertarikan ikut konvensi Partai Demokrat. Mereka adalah Ketua DPR yang juga elite Demokrat, Marzuki Alie; Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD; dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Belakangan, nama Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, juga disebut masuk dalam bursa konvensi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com