Apa Alasan PKS Bertahan di Koalisi meski Beda Sikap?

Kompas.com - 07/06/2013, 13:39 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Suara dari sejumlah politisi Partai Demokrat yang meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi marak terdengar pascapenolakan PKS terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, PKS bergeming dan tetap bersikeras masih mau bergabung dengan koalisi meski tak lagi sejalan. Ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, menduga ada beberapa alasan PKS masih tetap bertahan di koalisi. Salah satunya adalah kepentingan modal menjelang Pemilu 2014.

"Kenapa PKS tak mau keluar koalisi? Alasannya jelas karena proyek-proyek bancakan," ujar Hamdi saat dihubungi, Jumat (7/6/2013).

Hamdi mengatakan, dugaan PKS mengamankan proyek-proyek di pemerintahan itu mulai terlihat dari sejumlah penanganan kasus hukum yang membelit petinggi PKS. Salah satu terpidana pembobolan Bank Jabar, Yudi Setiawan, bahkan membeberkan PKS tengah mengincar pengerukan dana kampanye dari tiga kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Sosial. Menteri-menteri di tiga kementerian itu berasal dari PKS. Namun, tudingan itu sudah dibantah oleh politisi PKS. Menurut Hamdi, menjelang pemilu ini, seluruh partai ingin masuk dalam pemerintahan untuk mengamankan modal-modal politiknya.

"Semua partai itu kelakuannya sama meski mengancam keluar koalisi, tapi mereka tetap tidak mau menghilangkan eksekutifnya karena akses bancakan proyek," katanya.

Hamdi yakin sikap menolak kebijakan kenaikan harga BBM hanyalah politik pencitraan yang tengah dilakukan PKS setelah didera kasus hukum suap impor daging sapi. Namun, Hamdi mempertanyakan efektivitas politik pencitraan PKS dengan menggunakan isu kenaikan harga BBM ini.

"Soalnya kelihatan sekali mereka tidak kompak. Yang di atas mendukung, grass root yang dikomandoi Anis Matta justru menolak? Orang akan melihatnya ini sebagai politik bermuka dua, apakah ini efektif?" tanya Hamdi.

Seperti diketahui, PKS tidak hadir dalam rapat Sekretariat Gabungan yang dilakukan pada Selasa (4/6/2013) malam di kediaman Wakil Presiden Boediono. Padahal, rapat itu ditujukan untuk menyatukan pendapat terkait kenaikan harga BBM. Sebelum rapat dilakukan, PKS juga sudah menyebarkan sejumlah spanduk penolakan BBM. Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi itu pun mengundang berbagai respons, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS "lain di depan, lain di belakang". Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar, tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

    Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

    Nasional
    Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

    Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

    Nasional
    KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

    KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

    Nasional
    Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

    Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

    Nasional
    Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

    Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

    Nasional
    Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

    Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

    Nasional
    Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

    Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

    Nasional
    Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

    Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

    Nasional
    Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

    Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

    Nasional
    KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

    KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

    Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

    Nasional
    Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

    Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

    Nasional
    Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

    Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

    Nasional
    Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

    Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

    Nasional
    New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

    New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X