Apa Alasan PKS Bertahan di Koalisi meski Beda Sikap?

Kompas.com - 07/06/2013, 13:39 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Suara dari sejumlah politisi Partai Demokrat yang meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi marak terdengar pascapenolakan PKS terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, PKS bergeming dan tetap bersikeras masih mau bergabung dengan koalisi meski tak lagi sejalan. Ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, menduga ada beberapa alasan PKS masih tetap bertahan di koalisi. Salah satunya adalah kepentingan modal menjelang Pemilu 2014.

"Kenapa PKS tak mau keluar koalisi? Alasannya jelas karena proyek-proyek bancakan," ujar Hamdi saat dihubungi, Jumat (7/6/2013).

Hamdi mengatakan, dugaan PKS mengamankan proyek-proyek di pemerintahan itu mulai terlihat dari sejumlah penanganan kasus hukum yang membelit petinggi PKS. Salah satu terpidana pembobolan Bank Jabar, Yudi Setiawan, bahkan membeberkan PKS tengah mengincar pengerukan dana kampanye dari tiga kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Sosial. Menteri-menteri di tiga kementerian itu berasal dari PKS. Namun, tudingan itu sudah dibantah oleh politisi PKS. Menurut Hamdi, menjelang pemilu ini, seluruh partai ingin masuk dalam pemerintahan untuk mengamankan modal-modal politiknya.

"Semua partai itu kelakuannya sama meski mengancam keluar koalisi, tapi mereka tetap tidak mau menghilangkan eksekutifnya karena akses bancakan proyek," katanya.

Hamdi yakin sikap menolak kebijakan kenaikan harga BBM hanyalah politik pencitraan yang tengah dilakukan PKS setelah didera kasus hukum suap impor daging sapi. Namun, Hamdi mempertanyakan efektivitas politik pencitraan PKS dengan menggunakan isu kenaikan harga BBM ini.

"Soalnya kelihatan sekali mereka tidak kompak. Yang di atas mendukung, grass root yang dikomandoi Anis Matta justru menolak? Orang akan melihatnya ini sebagai politik bermuka dua, apakah ini efektif?" tanya Hamdi.

Seperti diketahui, PKS tidak hadir dalam rapat Sekretariat Gabungan yang dilakukan pada Selasa (4/6/2013) malam di kediaman Wakil Presiden Boediono. Padahal, rapat itu ditujukan untuk menyatukan pendapat terkait kenaikan harga BBM. Sebelum rapat dilakukan, PKS juga sudah menyebarkan sejumlah spanduk penolakan BBM. Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi itu pun mengundang berbagai respons, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS "lain di depan, lain di belakang". Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar, tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

    Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

    Nasional
    Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

    Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

    Nasional
    Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

    Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

    Nasional
    Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

    Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

    Nasional
    PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

    PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

    Nasional
    Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

    Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

    Nasional
    Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

    Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

    Nasional
    Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

    Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

    Nasional
    Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

    Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

    Nasional
    Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

    Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

    Nasional
    [POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

    [POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

    Nasional
    BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

    BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

    Nasional
    BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

    BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

    Nasional
    Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

    Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

    Nasional
    Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

    Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X