Kompas.com - 07/06/2013, 13:31 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

“Doa kami satu per satu terungkap. Nanti lihat saja PK saya. Ini demi keadilan. Sekarang bukan hanya masalah penegakan hukum. Kalau menegakkan hukum, kenapa nenek-nenek dihukum? Harusnya menegakkan keadilan,” kata Antasari dengan mata berkaca-kaca.

Pria kelahiran Pangkal Pinang 1953 itu juga mendaftarkan pengujian Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi. Antasari menilai, proses peradilan terhadap dirinya cacat prosedur karena tidak ada izin dari Jaksa Agung.

Gugat praperadilan Polri

Tak hanya itu, Antasari juga menggugat Polri terkait tidak adanya kejelasan penanganan kasus SMS kepada Nasrudin. Kasus itu pernah dilaporkan Antasari ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Agustus 2011 lalu. Ia tidak mengakui pernah mengirim SMS bernada ancaman kepada Nasrudin, meminta Polri mengusut apakah benar ada SMS yang masuk ke ponsel Nasrudin. Jika ada, siapa pengirimnya.

Dalam persidangan saat itu, jaksa tidak dapat membuktikan adanya SMS tersebut. Adanya SMS itu hanya berdasarkan keterangan dua saksi yaitu Jeffrey Lumampouw dan Etza Imelda Fitri.

Barang bukti itu tidak dapat ditunjukkan di persidangan dengan alasan ponsel Nasrudin rusak. Sementara, Ahli IT dari ITB Agung Harsoyo menduga pengiriman SMS dilakukan melalui web server. Antasari mengatakan, SMS itu masuk dalam dakwaannya. Sebagai mantan jaksa, dia menjelaskan, jika dakwaan tidak bisa dibuktikan seharusnya terdakwa dapat bebas.

"Di persidangan transparan, malah ada media yang (siaran) live, tidak terbukti adanya SMS saya ke korban. Tapi tetap saya dihukum,” ujar Antasari.

Pihak kepolisian menjawab, kasus itu tidak dihentikan atau belum dikeluarkan surat penghentian penyidikan (SP-3). Selama dua tahun, kasus yang kini ditangani Polda Metro Jaya itu juga belum naik ke tahap penyidikan. Kepolisian mengaku terkendala tidak adanya alat bukti. Ponsel tersebut saat ini masih berada di jaksa penuntut umum.

“Sejak awal waktu saya dipindahkan dari Polda ke lapas, saya katakan, ingat saya akan berjuang melawan ini. Tapi perjuangan saya, perlawanan saya secara konstitusional, sesuai dengan instrumen yang ada,” ucap Antasari.

Antasari menganggap kasusnya direkayasa. Namun, dia enggan menyebut siapa pihak yang sengaja menjebloskannya ke penjara.

“Saya penegak hukum tidak bisa dengan asumsi. Justru ini salah satu cara kami bongkar fakta itu. Kami minta keterbukaan semua pihak,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

    Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

    Nasional
    Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

    Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

    Nasional
    Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

    Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

    Nasional
    Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

    Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

    Nasional
    Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

    Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

    Nasional
    Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

    Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

    Nasional
    Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

    Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

    Nasional
    Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

    Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

    Nasional
    LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

    LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

    Nasional
    Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

    Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

    Nasional
    Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

    Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

    Nasional
    Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

    Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

    Nasional
    Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

    Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

    Nasional
    Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

    Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

    Nasional
    Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

    Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.