Intrik-intrik yang Penuh Misteri

Kompas.com - 07/06/2013, 02:00 WIB
Editor

Duduk persoalan perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara Korps Lalu Lintas Polri belum jernih juga. Banyak misteri yang menyelimuti kasus ini. Namun, semakin misterius, semakin kuat pula aroma intrik di dalamnya.

Sidang pada Senin (4/6), dua saksi yang dihadirkan dari PT Adora Integrasi Solusi mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Tidak jelas apa alasannya.

Kedua saksi itu adalah pembuat aplikasi, Muhammad Kripsiyanto, dan Direktur PT Adora Integrasi Solusi Vendra Wasnury. Dalam BAP, mereka mengatakan, kontrak pembuatan perangkat lunak aplikasi simulator berkendara adalah fiktif. Tak ada pekerjaan riil yang mereka lakukan dengan nilai kontrak Rp 49 miliar tersebut.

Pencabutan BAP tersebut diikuti pernyataan bahwa mereka belum dibayar dan perangkat lunak yang dibuat tidak sampai digunakan. Dengan demikian, simulator berkendara yang sudah didistribusikan menggunakan aplikasi bawaan atau aplikasi buatan pihak lain yang masih misterius juga.

Di dunia internet, biasanya seorang pengembang program canggih sering bergaul dan bersosialisasi di media sosial. Namun, tidak demikian dengan Kripsiyanto. Nama Muhammad Kripsiyanto yang ditemukan tak berasosiasi dengan pekerjaan programmer, tetapi dengan penjual produk elektronik.

Ketua Majelis Hakim Suhartoyo mengaku bingung dengan keterangan para saksi itu dan berkesimpulan pernyataan mereka tidak logis. Karena belum menerima uang dari pekerjaan ini, bisa dibilang mereka tidak terkait dengan aliran dana proyek simulator berkendara.

Jaksa penuntut umum pada KPK berkali-kali menanyakan alasan pencabutan BAP tersebut, tetapi tetap tak mendapatkan jawaban. Dugaan jaksa bahwa pembuatan perangkat lunak untuk simulator berkendara ini fiktif diingkari saksi.

Pemalsuan tanda tangan

Misteri lain adalah banyaknya tanda tangan yang dipalsukan. Dalam sidang yang menghadirkan saksi mantan bendahara Satuan Kerja Korlantas, Komisaris Legimo, penasihat hukum terdakwa, terutama Juniver Girsang, mencecar Legimo terkait pemalsuan tanda tangan Djoko Susilo yang pernah diakui Legimo.

Juniver mengingatkan Legimo pada sebuah pertemuan. Juniver mengaku pernah bertemu Legimo dan saat itu Legimo memberitahukan bahwa dialah yang memalsukan tanda tangan. Tanda tangan itu penting karena digunakan untuk mempercepat pencairan proyek simulator berkendara.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X