PKS Harus Berani Keluar Koalisi

Kompas.com - 05/06/2013, 18:07 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk kesekian kalinya sikap Partai Keadilan Sejahtera berseberangan dengan partai-partai lain di dalam koalisi. Sikap partai tersebut secara jelas ditunjukkan pada saat pelaksanaan rapat Sekretariat Gabungan di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, Selasa (4/5/2013) malam kemarin. Partai yang dipimpin oleh Anis Matta itu justru tidak menghadiri rapat membahas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin mengapresiasi langkah PKS yang menyatakan tidak setuju terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, seluruh fraksi di Parlemen wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menentang rencana kenaikan harga BBM.

"Rakyat hanya ingin partai dan orang-orang yang telah mereka pilih pada Pemilu 2009 lalu sungguh-sungguh mendengar dan menunjukan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau rakyat berkehendak menolak kenaikan harga BBM, ya mestinya parpol di DPR berpihak pada aspirasi rakyat itu. Justru aneh kalau parpol lain di Senayan tidak mengambil sikap seperti PKS," kata Said melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Rabu (5/6/2013).

Terkait hal ini, Said mengatakan, PKS harus siap untuk didepak dari koalisi partai yang tergabung di dalam Sekretariat Gabungan. Para menteri asal PKS juga harus siap diganti oleh SBY. Tercatat setidaknya ada tiga menteri asal PKS yang tergabung di dalam KIB Jilid II, yaitu Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

"Kalau mereka serius pada sikapnya, ya harus berani begitu. (PKS) harus menyatakan berani menerima risiko dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintah, termasuk apabila kadernya yang duduk di kabinet diganti. Kalau hanya berani menolak saja, tapi tidak siap ditendang dari Setgab, ya omdo (omong doang) aja itu," tegasnya.

Meski demikian, menurut Said, Setgab sebenarnya tidak perlu mendepak PKS dari koalisi. Jika hal itu terjadi, hal ini menunjkkan Setgab tidak menghargai adanya demokrasi. "Justru kalau ada paprpol yang kritis dan punya sikap yang berbeda, pemimpin dan anggota koalisi perlu membuka ruang dialog untuk mencapai kompromi. Bukan asal main tendang. Hanya negara yang dipimpin rezim otoriter yang asal main tendang begitu," terangnya.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

    Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

    Nasional
    Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

    Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

    Nasional
    Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

    Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

    Nasional
    Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

    Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

    Nasional
    Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

    Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

    Nasional
    Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

    Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

    Nasional
    Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

    Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

    Nasional
    Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

    Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

    Nasional
    Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

    Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

    Nasional
    Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

    Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

    Nasional
    Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

    Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

    Nasional
    Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

    Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

    Nasional
    Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

    Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

    Nasional
    Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

    Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

    Nasional
    Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

    Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X