Kompas.com - 05/06/2013, 16:16 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Elite politik, terutama pimpinan partai politik, diharapkan bisa berperan mencegah konflik pada pemilu. Pasalnya, posisi mereka dinilai sangat vital untuk mencegah atau meredam konflik, khususnya pascapemilu kepala daerah.

Hal itu dikatakan politisi PDI Perjuangan, Adang Ruchiatna, dan politisi Partai Amanat Nasional, Bima Arya, saat diskusi di Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Adang bercerita pengalaman soal kekalahan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2004. Saat itu, kata dia, para kader PDI Perjuangan di daerah marah atas kekalahan tersebut. Mereka merasa bahwa PDI Perjuangan telah dizalimi. Mereka akan melawan, tetapi dengan cara bakar-bakaran.

"Tapi Ibu Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan) katakan tidak, saya mau kita terima kekalahan ini. Jadi Ketum harus berwibawa. Kalau dia ngomong, apa saja pasti terjadi," kata Adang.

Bima mengatakan, berdasarkan pengalamannya menangani berbagai pilkada, salah satu faktor pemicu konflik saat pemilu adalah sikap calon kepala daerah dan tim suksesnya yang lebih mengedepankan kampanye negatif dan kampanye hitam. Mereka saling menghantam dengan membuka aib atau menyebarkan fitnah.

"Seharusnya kampanye positif yang mencerdaskan, menyampaikan program, mengangkat diri sendiri. Kalau berburuk sangka, itu karena tidak punya banyak kelebihan. Yang ditampilkan menyerang lawan. Ditambah lagi teknologi membantu kampanye hitam dengan rekayasa gambar," kata Bima.

Faktor lain, tambah Bima, adanya pragmatisme transaksional dalam pertarungan rekomendasi partai. Elite parpol, kata dia, bisa mati-matian mendorong calonnya yang telah memberi uang agar mendapat rekomendasi partai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Faktor lain, media. Banyak isu diolah di media. Saya percaya media kunci utama membangun opini, bisa negatif, bisa positif. Banyak media bermain dalam putaran politik sehingga semakin memperkeruh," kata dia.

Bima menambahkan, pangkal konflik adalah ketidakmampuan politisi menempatkan kepentingan yang lebih besar. Selama kepentingan pribadi ataupun parpol dikedepankan, kata dia, sampai kapan pun konflik tidak akan bisa dikelola dengan baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.