PPP: Soal PKS, Terserah Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan tidak mau mencampuri sikap Partai Keadilan Sejahtera yang berseberangan dengan pemerintah terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PPP menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait PKS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"PPP tidak berkoalisi dengan PKS. PKS kan berkoalisinya dengan Presiden. Jadi, yang memiliki kompetensi untuk menilai PKS itu Presiden," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Suryadharma mengatakan, pihaknya konsisten mengawal kebijakan pemerintah. Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan langkah terakhir yang tidak disukai karena akan memberatkan ekonomi masyarakat miskin. Namun, kebijakan itu harus dilakukan karena subsidi BBM harus dialihkan kepada orang yang berhak menerima.

"Bayangkan kalau harga BBM tidak naik, APBN kita habis oleh subsidi yang menikmati, yaitu pengguna kendaraan (orang mampu). Subsidi terbesar untuk BBM dan yang menikmati subsidi itu adalah orang yang punya," kata dia.

Suryadharma menambahkan, rapat terakhir Sekretariat Gabungan di rumah dinas Wakil Presiden Boediono pada Selasa malam, pemerintah dan partai koalisi selain PKS sepakat untuk tetap menaikkan harga BBM. Selain itu, kata dia, disepakati adanya program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Setelah pembahasan APBN Perubahan 2013 di DPR rampung, tambah Menteri Agama itu, pemerintah akan langsung mengumumkan secara resmi kenaikan harga BBM. "Diharapkan DPR bisa menyelesaikan sampai tanggal 15 Juni ini," katanya.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.