Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir DPR, Wakil Ketua KPK "Disemprot" Timwas Century

Kompas.com - 05/06/2013, 13:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendadak ramai, Rabu (5/6/2013) siang. Hal ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang menyindir pengetahuan para anggota Dewan saat KPK dituding tak bergerak cepat dalam penanganan kasus Bank Century.

"Kami dari awal punya tekad untuk selesaikan kasus ini. Kami gunakan strategi penyelidikan yang kami miliki, jadi janganlah pakai kata-kata yang hiperbola. Ini hanya orang-orang yang pahamlah, yang satu frekuensi dengan kami," tukas Bambang.

Saat itu, Bambang sempat mengangkat tangan sambil menggelengkan kepalanya menyikapi serangan bertubi-tubi yang dilayangkan anggota Timwas Century. Namun, politisi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, tiba-tiba menyela.

"Tidak boleh ada yang merasa paling pintar di sini," tukas Yani.

Yani pun kembali menyerang Bambang dengan dugaan benturan kepentingan dalam penanganan kasus Bank Century. Seperti diketahui, Bambang pernah menjadi kuasa hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menangani Bank Century saat ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Kehadiran beliau sudah tidak membuat nyaman karena beliau adalah kuasa hukum LPS," kata Yani.

Bambang pun membalas bahwa jika persoalan konflik kepentingan kini masih digulirkan, maka hal ini sudah kedaluwarsa. Sebab, Bambang merasa sudah pernah menjelaskan duduk perkara dan porsi kewenangannya dalam kasus Bank Century.

"Jadi, sekarang saya minta pendapat apa saya pantas bicara di sini? Kalau tidak, saya akan berhenti, kalau masih perlu, saya akan teruskan," ungkap Bambang.

Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Golkar, Chairuman Harahap, meminta Bambang tetap bicara. Penilaian konflik kepentingan, kata Chairuman, dikembalikan kepada masing-masing fraksi untuk menilai ataupun menegur. Komentar paling keras berasal dari Fraksi PKS yang diwakili Fahri Hamzah. Fahri merasa Bambang telah menghina parlemen.

"Boleh moral anggota Dewan ini enggak bener, tapi ini lembaga tinggi. Saya enggak suka cara Saudara Bambang perlakukan anggota Dewan. Menurut saya, Saudara Bambang tidak layak berbicara," imbuh Fahri.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman yang menjadi pemimpin rapat Timwas langsung menengahi dan meminta masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait dibolehkan atau tidaknya Bambang berbicara. Hasilnya, hanya PKS yang menolak. Bambang pun akhirnya melanjutkan pemaparannya tentang strategi penyelidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

    Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

    Nasional
    Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

    Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

    Nasional
    Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

    Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

    Nasional
    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Nasional
    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Nasional
    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    Nasional
    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Nasional
    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

    Nasional
    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Nasional
    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Nasional
    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Nasional
    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com